MerahPutih.com - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).
Dalam rapat kali ini, perwakilan kedua ormas Islam itu dimintai pendapatnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Menurut perwakilan PP Muhammadiyah Iwan Satriawan, Perppu Ormas secara substansial bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan hak negara seperti yang diatur dalam undang-undang.
"Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menolak dan memohon DPR menolak Perppu Ormas," ujar Iwan Satriawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).
Dia menjelaskan, setidaknya ada empat faktor yang mendasari terbitnya Perppu Ormas jauh dari prinsip demokrasi. Pertama, perihal kegentingan memaksa.
Muhammadiyah menilai, pemerintah tidak memiliki alasan kuat atas sifat kegentingan yang memaksa. Kemudian, Perppu Ormas menihilkan lembaga peradilan.
"Secara substansi Perppu itu melanggar prinsip check balance itu. karena Perppu ini menghilangkan peran lembaga peradilan dalam memutuskan apakah ormas itu bersalah atau tidak. Karena dalam hal ini pemerintah pendakwa tapi juga eksekutor, mengambil peran yudisial," ungkap dia.
"Penetapan Perppu Ormas merupakan pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme dan rule of law yang ditetapkan UUD '45," tambah Iwan.
Ketiga, terbitnya Perppu Ormas melanggar prinsip konstitusional seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terbitnya Perppu Ormas berpotensi disalahgunakan oleh penguasa.
"Secara substansi Perppu itu membuat kekuasaan bagi ekskutif untuk menindak ormas yang dianggap bertentangan tanpa membuat pembelaan," tegasnya.
Terakhir, menurut Iwan, Perppu Ormas mengancam kebebasan berpendapat. Para anggota ormas tentu enggan mengungkapkan kritik terhadap pemerintah karena adanya potensi untuk dibubarkan.
"Perppu Ormas mengancam kebebasan berpendapat dan berserikat," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Alasan MK Tolak Pihak Terkait Soal Perppu Ormas