MerahPutih.com - 15 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2019 berkumpul di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (5/2), guna menyikapi perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara jelang Pemilu 2024.
Mereka mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya.
“Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan rule of law seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak Penyelenggara Negara, tapi sayangnya makin sering ditinggalkan,” kata Basaria Panjaitan.
Baca Juga:
Jokowi Buka-bukaan Soal Suasana di Kabinetnya Usai Mahfud Mundur
Sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukkan oleh Presiden Jokowi terlebih dalam masa-masa kontestasi Pemilu 2024.
“Bukti dari hilangnya kompas moral, etika, dan hukum dalam berbangsa dan bernegara, telah terlihat nyata dalam berbagai parameter dan penilaian yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional,” ujarnya.
Di antaranya, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurun dalam empat tahun terakhir.
“Yang di tahun 2019 skor-nya mencapai 40 dan menurun drastis menjadi skor 34 di tahun 2022 dan 2023 dan menempati rangking 115 dari semua negara yang disurvei,’ ujarnya.
Baca Juga:
Mahfud MD Berkali-kali Sebut Kata Culas Saat Perpisahan dengan Anak Buah
Para eks Komisioner KPK juga menilai tidak bergeraknya Index Negara Hukum (Rule of Law Index) yang dikeluarkan oleh World Justice Project yang hanya mencapai nilai 0,53 (dari skala 0 sampai dengan 1) ditahun 2023.
“Jadi masih sangat jauh dari nilai ideal indeks negara hukum,” imbuhnya.
Kemudian, The Economist Intelligence Unit yang menempatkan Indonesia sebagai negara “Demokrasi Cacat” (flawed democracy).
Baca Juga:
Jokowi Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu, Puan: Biar Rakyat yang Menilai
Selain itu, mereka juga merujuk data Varieties of Democracy Project, pada tahun 2023. Berdasarkan data itu, Indonesia hanya mencapai skor 25, dan menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik “Kartel Partai Politik”.
“Karena maraknya bagi- bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih (extensive power-sharing among parties and limited accountability to voters),” tegas Basaria.
Adapun 15 pimpinan KPK periode 2003-2019 yang memberikan pesan moral ke Jokowi yakni Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, dan Bibit Samad Rianto.
Kemudian, Mas Achmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, Mohammad Jassin, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar. (Pon)