PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional

Selasa, 18 Desember 2018 - Noer Ardiansjah

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menilai pemerintah daerah kurang serius memberikan perlindungan kepada para pedagang di pasar tradisional.

"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," kata politisi PSI Sulteng Andhika di Palu, Selasa (18/12).

PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional.

Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.

Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha.

Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.

"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," katanya.

Bagi dia, pada beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.

Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie. (MP/John Abimanyu)
Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie. (MP/John Abimanyu)

"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," katanya.

Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.

Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.

"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," tandasnya.

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan