PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional
Pasar Tradisional Sindhu, Sanur, Bali. (Instagram balibalibanget)
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menilai pemerintah daerah kurang serius memberikan perlindungan kepada para pedagang di pasar tradisional.
"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," kata politisi PSI Sulteng Andhika di Palu, Selasa (18/12).
PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional.
Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.
Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha.
Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.
"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," katanya.
Bagi dia, pada beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.
"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," katanya.
Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.
Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.
"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," tandasnya.
Bagikan
Berita Terkait
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi