PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional


Pasar Tradisional Sindhu, Sanur, Bali. (Instagram balibalibanget)
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menilai pemerintah daerah kurang serius memberikan perlindungan kepada para pedagang di pasar tradisional.
"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," kata politisi PSI Sulteng Andhika di Palu, Selasa (18/12).
PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional.
Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.
Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha.
Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.
"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," katanya.
Bagi dia, pada beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.

"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," katanya.
Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.
Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.
"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," tandasnya.
Bagikan
Berita Terkait
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet

Gubernur Pramono: Lomba Digitalisasi Pasar Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18 Persen

Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum

Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek

Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah

PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas

Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO

Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
