PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 18 Desember 2018
PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional

Pasar Tradisional Sindhu, Sanur, Bali. (Instagram balibalibanget)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menilai pemerintah daerah kurang serius memberikan perlindungan kepada para pedagang di pasar tradisional.

"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," kata politisi PSI Sulteng Andhika di Palu, Selasa (18/12).

PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional.

Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.

Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha.

Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.

"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," katanya.

Bagi dia, pada beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.

Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie. (MP/John Abimanyu)
Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie. (MP/John Abimanyu)

"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," katanya.

Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.

Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.

"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," tandasnya.

#Pasar Tradisional #Pedagang Tradisional #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Bagikan