PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 18 Desember 2018
PSI Kritisi Kinerja Pemerintah Soal Pedagang Tradisional

Pasar Tradisional Sindhu, Sanur, Bali. (Instagram balibalibanget)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menilai pemerintah daerah kurang serius memberikan perlindungan kepada para pedagang di pasar tradisional.

"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," kata politisi PSI Sulteng Andhika di Palu, Selasa (18/12).

PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional.

Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.

Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha.

Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.

"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," katanya.

Bagi dia, pada beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.

Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie. (MP/John Abimanyu)
Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie. (MP/John Abimanyu)

"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," katanya.

Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.

Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.

"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," tandasnya.

#Pasar Tradisional #Pedagang Tradisional #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
349 Ribu Warga Jakarta Menganggur, PSI Kritik Sistem Pendidikan
PSI menyoroti angka pengangguran di Jakarta naik. Sistem pendidikan pun dianggap makin mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026
349 Ribu Warga Jakarta Menganggur, PSI Kritik Sistem Pendidikan
Indonesia
Ketua DPW PSI Jateng Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Merusak Nilai Demokrasi dan Suara Kritis
Mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 Maret 2026
Ketua DPW PSI Jateng Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Merusak Nilai Demokrasi dan Suara Kritis
Bagikan