MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya untuk memberantas praktek korupsi di Indonesia. Hingga tahun 2018, lembaga antirasuah itu sudah menangkap 911 pejabat negara baik yang terlibat.
Jika dihitung, kerugian negara akibat banyaknya pejabat negara baik pusat dan daerah yang melakukan tindak pidana korupsi yang terungkap medio 2015-2018 mencapai angka Rp 9,9 triliun.
Terkait maraknya korupsi, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ferry Batara mengungkapkan bahwa tindakan haram tersebut karena lemahnya sistem pengawasan saat merumuskan anggaran. Hal itu yang harus dibenahi agar tidak lagi menjadi ladang basah
"Kita harus mendukung terus langkah KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi pada dasarnya juga harus dilakukan dari hulu ke hilir. Namun tidak hanya pada pemberantasan saja, tapi juga membangun sistem pencegahan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/1)
Ferry mengatakan perumusan anggaran merupakan salah satu elemen yang sangat rawan dikorupsi. Oleh karena itu, PSI sangat berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan membangun sarana administrasi secara terbuka.
"Ini merupakan agenda mendesak jika kita memang penuh kesungguhan bekerja demi rakyat. PSI berkomitmen membangun sistem anggaran yang terbuka sebagai langkah pencegahan korupsi di ranah legislatif," tegasnya. (*)