MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap belum serius menjalankan amanatnya sebagai kepala daerah.
Salah satunya adalah anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Ia menilai mengapa banjir bisa melanda Jakarta, karena Anies tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dengan baik.
Baca Juga
Fraksi PAN DPRD DKI: Pansus Banjir Bukan untuk Jatuhkan Anies
“Inti masalah dari kebanjiran DKI Jakarta adalah Gubernur Anies Baswedan tidak mengerjakan apa yang sudah dijanjikan. Mau normalisasi atau naturalisasi, yang penting dikerjain,” kata Aditya dalam keterangannya, Jumat (10/1).
Masih soal konteks banjir di Jakarta, kali ini juru bicara DPP PSI Dedek “Uki” Prayudi. Ia melemparkan kritikan juga kepada Anies Baswedan yang menyebut, bahwa Gubernur Jakarta itu lebih konsisten dalam bersilat diksi.
“Keren! Saya salut dengan konsistensi pak Anies untuk melecehkan substansi dan memilih bersilat diksi. How could one be this stubborn?,” kata Uki.
Menurut Uki ini untuk menyinggung pernyataan Anies Baswedan yang tak mau disebut ada tanggul jebol. Melainkan lebih memilih menyampaikan tanggulnya sebatas retak saja.
Baca Juga
Anies Akui Banyak Tanggul yang Sudah Retak Imbas Banjir Awal Tahun
Diketahui, sejumlah tanggul terkikis oleh air saat banjir yang disebabkan hujan ekstrem di Tahun Baru. Namun Anies menyebutkan bahwa tanggul-tanggul tersebut bukan jebol seperti yang disampaikan, melainkan hanya retak saja.
“Bicara tanggul-tanggul tadi. Kan itu bukan jebol, tapi kan retak. Kemudian tanggul-tanggul yang bawahnya longsor, terkikis, erosi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.
Anies belum bisa merinci soal jumlah tanggul DKI yang retak. Namun ia mengatakan pihaknya sedang menginventarisasi tanggul yang terdampak banjir.
“Itu sekarang laporan dari lurah, camat itu kita kumpulkan semua. Kita semuanya sedang menginventarisir apa-apa saja yang perlu penguatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menilai pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak jelas.
Padahal, menurutnya, anggaran kegiatan pengendalian banjir sudah tercantum baik dalam APBD 2019 maupun APBD 2020.
“Di APBD 2019 sudah ada anggaran pengadaan tanah sungai Rp500 miliar, tapi penyerapannya baru sekitar 20%. Akibatnya program normalisasinya jadi tersendat. Konsepnya tidak jelas,” katanya dalam siaran pers, Rabu (8/1).
Baca Juga
Fraksi Nasdem Minta Pemprov DKI Realisasikan Program Normalisasi Atasi Banjir
Dia menuturkan bahwa Anies sudah mengumbar janji untuk melaksanakan program naturalisasi sungai sejak Mei 2019. Anies bahkan sesumbar naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019.
“Kita malah dapat hadiah tahun menyedihkan di penghujung tahun. Sebagian wilayah Jakarta terendam banjir,” ucapnya. (Knu)