Prabowo Tambah Pos Kementerian, ada Dampak Negatif yang Bisa Terjadi
Selasa, 24 September 2024 -
MERAHPUTIH.COM - WACANA penambahan pos menteri di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto menuai polemik. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan itu mengundang kekhawatiran bahwa jumlah kementerian akan membengkak untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung.
“Justru bukan berdasarkan kebutuhan efektif pemerintahan,” kata Achmad di Jakarta, Selasa (24/9).
Achmad melihat penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi. “Beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu dalam melaksanakan tugasnya,” tutur Achmad.
Pria yang juga ekonom dari UPN Veteran ini melihat penambahan kementerian yang dibentuk untuk kepentingan politik rentan menjadi 'sapi perah' partai, mengaburkan tujuan utama untuk melayani masyarakat. Dampak lainnya ialah meningkatnya jumlah aparatur sipil negara (ASN). Hal itu akan membebani APBN dengan biaya operasional tinggi. “Tapi membuka peluang munculnya birokrat yang lebih loyal pada partai politik daripada kepentingan negara,” sebut Achmad.
Baca juga:
RUU Kementerian Negara Beri Kebebasan Presiden Terpilih Tentukan Jumlah Menteri
Selain itu, dengan penambahan kementerian, akan ada lebih banyak pengeluaran untuk fasilitas seperti rumah dinas, kantor, dan tunjangan bagi para pejabat baru. “Pada akhirnya, itu akan memperbesar belanja negara tanpa diiringi peningkatan efisiensi,” jelas Achmad.
Achmad meyakini ambisi untuk mengakomodasi kepentingan politik melalui perluasan kabinet memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kelembagaan negara dan pengelolaan APBN. “Langkah ini berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat,” jelas dia.
Dia berharap pmerintah dan DPR mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partai atau kelompok tertentu. Reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih harus menjadi prioritas.
“Partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa,” tutup Achmad.(knu)
Baca juga:
