MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai, rencana Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran perlu dikaji secara matang, terutama terkait kesiapan diplomasi dan kepentingan nasional Indonesia.
Menurut TB Hasanuddin, niat Presiden untuk menjadi mediator konflik internasional sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Namun, langkah tersebut dinilai memerlukan kalkulasi strategis yang komprehensif.
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (2/3).
Baca juga:
Rute dan Maskapai Yang Menutup Penerbangan dari Indonesia Akibat Serangan AS dan Israel ke Iran
Politikus PDI Perjuangan itu menilai terdapat sejumlah tantangan yang perlu dipertimbangkan jika Indonesia ingin mengambil peran sebagai fasilitator konflik internasional tersebut.
Salah satunya terkait persepsi posisi diplomasi Indonesia yang dinilai lebih condong ke Amerika Serikat dan Israel.
Ia menilai, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan Iran terhadap peran Indonesia sebagai mediator. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan upaya diplomasi apabila tidak diantisipasi secara cermat.
Selain tantangan geopolitik, TB Hasanuddin menekankan bahwa peran sebagai fasilitator konflik membutuhkan komitmen besar dari pemerintah.
Baca juga:
China Murka Rudal AS-Israel Tewaskan Ali Khamenei, Sebut Pelanggaran Kedaulatan
Upaya mediasi, menurut dia, memerlukan alokasi waktu, tenaga, serta anggaran yang tidak sedikit karena proses dialog umumnya berlangsung panjang dan berkelanjutan.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia melalui peran diplomatik tersebut. Menurut dia, setiap langkah diplomasi berskala besar harus memiliki manfaat nyata bagi kepentingan strategis negara.
TB Hasanuddin menambahkan, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan peran fasilitator pada konflik kawasan yang lebih dekat dengan kepentingan nasional, seperti konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Baca juga:
Ego Amerika dan Belum Pernah ke Iran, Bakal Sulitkan Prabowo Jadi Penengah Perang
Menurut dia, stabilitas kawasan ASEAN merupakan prioritas karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kepentingan strategis Indonesia di kawasan.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terkait dengan program nuklir Iran.
Eskalasi konflik mencapai puncaknya melalui serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/2) pagi waktu Iran. Aksi balasan masih berlangsung hingga berita ini ditayangkan.
"Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi," ujar Kemlu RI.
"Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai."
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Prabowo Subianto, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak.
"Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," sebut Kemlu RI. (Pon)