Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Rabu, 07 Januari 2026 -
MerahPutih.com - Penanganan rehabilitasi bencana di Sumatra terus dilakukan.
Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Selain itu, Prabowo juga menunjuk Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Richard Tampubolon, sebagai wakil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Sementara, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjadi ketua dewan pengarah.
Baca juga:
147 Orang Masih Hilang, Kelanjutan Operasi SAR Korban Bencana Sumatera Dievaluasi Lusa
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, Prabowo menilai kapasitas Tito sebagai mendagri tepat untuk memimpin pemulihan pasabencana Sumatra, yang dampaknya luas.
"Dalam kapasitas beliau (Tito) sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini di bawah mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik," kata Prasetyo setelah retret menteri di Hambalang, Bogor dikutip Rabu (7/1).
Keberadaan Satgas akan memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi agar pemulihan pascabencana Sumatera dapat berlangsung cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Prasetyo juga menjelaskan, satgas tersebut bakal berfokus pada percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dengan prinsip secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah disusun.
Baca juga:
Bantuan Jaminan Hidup untuk Korban Banjir Sumatera, DPR Ingatkan Penyaluran Tepat Sasaran
Adapun, prioritas utama satgas saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang masih berada di pengungsian.
Upaya tersebut dilakukan dengan membangun sebanyak mungkin hunian agar korban terdampak dapat segera meninggalkan tempat pengungsian dan kembali menjalani kehidupan normal.
Sejumlah kementerian dan lembaga pun telah terlibat aktif dalam mendukung pembangunan hunian tersebut, termasuk dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Selain bantuan dari kementerian terkait, Prasetyo menyebut kepolisian juga turut berkontribusi dalam pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Baca juga:
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyusun rencana penanganan berdasarkan data rekapitulasi kerusakan rumah korban yang diterima di lapangan.
Berdasarkan hasil pendataan, penanganan dibedakan sesuai tingkat kerusakan rumah, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat atau hilang.
Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, akan segera dilakukan konsolidasi bantuan.
"Ini agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali beraktivitas," ucap Prasetyo yang juga politikus Partai Gerindra ini. (knu)
