Penyanderaan WNI, Jokowi: Pemerintah Akan Undang Panglima Filipina

Merahputih Nasional- Pemerintah Indonesia akan mengundang Panglima dan Menlu Filipina guna membicarakan keamanan jalur perlintasan dagang dan WNI yang menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Dalam keterangannya, Presiden RI mengatakan terkait sejumlah WNI yang disandera sampai saat ini masih dalam kondisi baik. Pemerintah secara intens terus berkomunikasi dengan otoritas Filipina untuk membebaskan sandera. Namun, Presiden menegaskan pembebasan sandera tidak melalui tebusan.

"Kita tidak berkompromi dengan hal-hal seperti itu, tidak ada urusan dengan uang tebusan," tegasnya kepada awak media, Selasa (26/4).

Terkait hal itu, Jokowi berencana mengundang Panglima dan Menlu Filipina untuk menggelar pertemuan di Jakarta dalam minggu ini. "Kita akan ketemu disini, kita akan buat patroli bersama sehingga memastikan bahwa alur di kawasan itu betul-betul dalam kondisi aman," terangnya.

Selain Filipina, Pemerintah juga akan mengundang Panglima dan Menlu Malaysia.

Sebelumnya diketahui 14 WNI menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf setelah dua kapal yang ditumpangi sandera dibajak di perairan Filipina. Para penyandera pun meminta tebusan uang untuk membebaskan sandera.

BACA JUGA:

1. Pemerintah Tidak Akan Bayar Tebusan Kepada Penyandera 14 WNI
2. 10 WNI Disandera, DPR Desak Pemerintah Tak Penuhi Permintaan Abu Sayyaf
3. 10 WNI Disandera Abu Sayyaf, Menlu: Keselamatan Mereka Prioritas Kami
4. Tiga WNI Korban Serangan Bom Belgia Koma
5. Tiga WNI Diduga Jadi Korban Serangan Teror Bom Belgia