MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatatkan, penempatan dana pada bank, paling tidak telah berdampak pada penyaluran kredit Rp 442,19 triliun kepada 543 juta debitur, subdisi bunga KUR untuk 6,02 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,2 juta debitur, PMN untuk HK, Pelindo III, dan KIW sebesar Rp 3,39 triliun, dan penyaluran bantuan PKL kepada 554,1 ribu usaha.
Kepala Divisi SME Banking BTN Budi Permana mengungkapkan, pihaknya terus mengoptimalkan penempatan dana pemerintah (PEN) di BTN untuk disalurkan sebagai kredit. Terbukti dari tiga kali penempatan dana, BTN selalu mencapai target.
Baca Juga:
Kemenkeu Terus Maksimalkan PEN Sektor UMKM Biar Ekonomi Tetap Tumbuh
Periode I sampai dengan 25 September 2020 tercapai Rp 16,35 triliun (target Rp 15 triliun/ leverage 3 kali lipat dari total penempatan dana). Periode Il sampai dengan 13 Januari 2021 telah tercapai Rp 34,13 triliun (target Rp 30 triliun/ leverage 3 kali lipat dari total penempatan dana). Selanjutnya periode III sampai dengan 4 Mei 2031 tercapai Rp 17,82 triliun (target Rp15 triliun / leverage 1,5 kali lipat dari total penempatan dana).
Periode ke IV pada 04 Juni 2021, Bank BTN memperoleh penempatan dana dari pemerintah sebesar Rp 10 triliun dengan suku bunga 2,84 p.a. dan tenor 6 bulan untuk disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan PEN dengan target Rp 30 trillun. Penyaluran kredit PEN periode ke IV hingga 30 September 2021 telah tersalurkan sebanyak Rp25,15 triliun kepada 69.481 debitur di mana 86 persennya merupakan sektor perumahan.
Sementara itu, Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo mengatakan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) melakukan tugasnya dalam pelaksanaan dukungan loss limit penjaminan korporasi PEN di mana sampai dengan September 2021, total pinjaman yang telah diberikan dukungan loss limit mencapai Rp 2,1 triliun dengan nilai penjaminan Rp 1,4 triliun.
Kemudian, pelaksanaan penjaminan bersama dalam penjaminan korporasi PEN. Adapun hingga September 2021, total pinjaman yang telah diberikan dukungan mencapai Rp336 miliar dengan nilai penjaminan Rp 269 miliar. Dan terakhir, pelaksanaan penugasan penjaminan BUMN di mana PT PII telah memberikan penjaminan atas obligasi PT Waskita Karya.
"Untuk memulai aktivitas normal, dibutuhkan kredit modal kerja baru namun terhambat akibat perbankan belum menyalurkan kredit karena risiko yang tinggi," katanya.
Ia mengatakan, dalam memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tetap dapat mendapatkan kredit modal kerja sebagaimana di atas, PT PII dilibatkan dalam skema Penjaminan Korporasi yang dalam Revisi PP 23/2020 memasukkan LPEI dan PT PII sebagai BUMN penerima penugasan untuk melaksanakan penjaminan pemerintah.
Baca Juga:
Ekonomi Belum Pulih, Pengusaha di Bogor Keberatan UMK Naik