Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim
Rabu, 14 Januari 2026 -
MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.
Meskipun demikian, angka tersebut turun 0,5 poin dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat sebesar 124.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat tahun ini.
“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira.
Baca juga:
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Selain itu, ia mengatakan, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadhan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli konsumen.
Ia menuturkan, meskipun produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang melonjak hampir 5 kali lipat dibandingkan 2025.
“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.
Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.
Pihaknya menyarankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan belanja.
Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.
“Selain itu juga yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi fiskal yang lebih agresif dengan defisit yang lebar itu sebenarnya harus dicek apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” imbuh Bhima.
