Pemprov DKI Jakarta Diminta Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar Nakal ke Pelatihan Militer

Rabu, 30 April 2025 - Angga Yudha Pratama

Merahputih,com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengukung ide untuk mencontoh kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengirimkan siswa yang bermasalah ke barak militer untuk mengikuti pelatihan. MTZ meyakini bahwa pelatihan yang dapat menyalurkan energi fisik siswa ke arah positif ini sangatlah baik.

Menurut MTZ, pada dasarnya setiap pelajar memiliki potensi kebaikan. Namun, usia muda seringkali membawa energi berlebih yang memerlukan wadah penyaluran yang tepat. Ia menekankan pentingnya pelatihan yang bersifat semi-militer agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah mengarahkan siswa untuk berkarir di bidang militer.

Baca juga:

Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Lagi Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

"Jika para pelajar nakal, dalam tanda kutip lah nakalnya diberikan pelatihan yang sifatnya memang menyalurkan energi fisik mereka ke arah yang positif," ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (30/4).
Karena itu, ia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ikut membuat kebijakan berupa pembinaan gaya semi militer kepada para siswa nakal. Dengan pendidikan karakter dan kegiatan positif, ia meyakini mereka tak akan lagi melakukan kegiatan negatif.
"Jadi karena memang pelajar masih muda, mereka masih punya kelebihan energi, maka yang memang harus diarahkan adalah energinya itu. nah salah satunya kalau misalnya ikut pelatihan militer," ucapnya.

Baca juga:

Pelajar Bandel di Jabar Bakal Dimasukkan ke Barak Mulai 2 Mei, Dedi Mulyadi Pastikan 'Wajib Militer' Dilakukan Atas Persetujuan Orang Tua

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menerapkan kebijakan memasukkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pelatihan karakter yang akan dimulai pada 2 Mei 2025.

Program ini merupakan kerjasama antara Pemprov Jabar dengan TNI dan Polri, dengan penyediaan 30 hingga 40 barak khusus oleh TNI di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan. (Asp)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan