Pemprov DKI Jakarta Diminta Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar Nakal ke Pelatihan Militer
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (DPRD DKI)
Merahputih,com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengukung ide untuk mencontoh kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengirimkan siswa yang bermasalah ke barak militer untuk mengikuti pelatihan. MTZ meyakini bahwa pelatihan yang dapat menyalurkan energi fisik siswa ke arah positif ini sangatlah baik.
Menurut MTZ, pada dasarnya setiap pelajar memiliki potensi kebaikan. Namun, usia muda seringkali membawa energi berlebih yang memerlukan wadah penyaluran yang tepat. Ia menekankan pentingnya pelatihan yang bersifat semi-militer agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah mengarahkan siswa untuk berkarir di bidang militer.
Baca juga:
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menerapkan kebijakan memasukkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pelatihan karakter yang akan dimulai pada 2 Mei 2025.
Program ini merupakan kerjasama antara Pemprov Jabar dengan TNI dan Polri, dengan penyediaan 30 hingga 40 barak khusus oleh TNI di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Musim Hujan Picu Lonjakan DBD di Jakarta, Pramono Anung: Wilayah Barat dan Utara Rawan
Revitalisasi Glodok-Kota Tua, Rano Karno: Potensi Wisata Sangat Besar
Wagub Rano Karno Pastikan Persiapan Imlek 2026, Jakarta Light Festival Bakal Digelar
Transjabodetabek Bakal Tembus Bandara Soetta, Pramono: Saya Yakin akan Ramai
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Intensifkan Operasi Modifikasi Cuaca
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemprov DKI Jakarta Lakukan Pemotongan Tiang Monorel Mangkrak di Jalan HR Rasuna Said Kuningan
Dorong Layanan Air Terintegrasi, PAM Jaya Resmi Luncurkan ERP Fusion
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca 16–22 Januari
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD