Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, pengumuman pemindahan ibukota negara sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik yang terjadi di Papua atau yang di Surabaya. Karena, wacana pemindahan ibukota sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah direncanakan.
"Bahwa kemudian dua peristiwa terjadi pada saat yang bersamaan adalah sebuah kebetulan saja. Bukan karena ingin menutup pemberitaan terhadap kasus di Papua. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pengalihan isu," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (29/8)
Baca Juga:
BMKG Pastikan Kalimantan Timur Khususnya Lokasi Ibu Kota Minim Ancaman Tsunami
Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, dampak pemindahan ibukota negara bagi Jokowi tentu tidak mudah. Pasti akan ada tantangan bagi ASN yang masih kekeuh tetap di Jakarta. Bahkan dari mayoirtas ASN masih ingin tinggal di Jakarta.
"Artinya, Jokowi harus bisa meyakinkan perangkat ASN bahwa pemindahan ibukota negara adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu, sumpah jabatan ASN sudah jelas bahwa mereka siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Artinya tidak ada alasan bagi ASN untuk menolak berpindah ketika ibukota negara dipindah," terang Wempy.
Secara umum, Jokowi mendapatkan dukungan dari mayoritas publik yang menginignkan adanya pemerataa pembangunan nasional. Dengan demikian, janji konsititusi kita terpenuhi yakni mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Sebab dengan pindahnya ibukota negara bisa menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi wilayah di ibukota baru tersebut. Sejauh ini tidak aksi penolakan terhadap pemindahan ibukota negara. Ini menunjukan bahwa publik mendukung langkah yang dilakukan presiden Jokowi.
"Selain itu, juga diperkuat dengan fakta empiris dimana Jakarta sudah terlalu banyak persoalan yang muncul, mulai dari masalah sosial, lingkungan, kemacetan lalu lintas serta masalah tata kota yang sulit untuk ditata lagi," jelas Wempy.
Baca Juga:
Kuasai 99 Persen Kutai Energi, Luhut Bilang Pindah Ibu Kota Momentum Tertibkan Tambang Ilegal
Podomoro Langsung Jualan Properti Ibu Kota Baru, Pengamat: Lahan Kaltim Dikuasai Pemain Besar
Wempy beranggapan, tujuan Jokowi mengumumkan pemindahan ibukota saat ini adalah agar pada saat memasuki periode yang kedua bisa langsung melakukan persiapan pembangunan infrastruktur bagi ibukota negara yang baru. Persiapan untuk pemindahan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Oleh sebab itu, Jokowi mengumumkan sedari awal agar semua pihak sudah bisa melakukan persiapan menuju ibukota negara yang baru," pungkas Wempy. (Knu)