Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB

Andika Pratama - Kamis, 29 April 2021

MerahPutih.com - Pemerintah melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Hal ini mendapatlan tanggapan positif dari anggota Komisi I DPR, Dave Laksono.

Politisi Partai Golkar itu menilai, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Ia melihat, kelompok ini semakin terorganisasi dan dengan dukungan persenjataan serta pendanaan dari pihak luar.

Baca Juga

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Aksi kelompok tersebut juga menguat lantaran mendapat dukungan dari masyarakat. Dave mendukung langkah pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok ini.

"Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katanya dalam forum diskusi di Jakarta, Kamis (29/4).

Dave mencontohkan, KKB sudah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri sebelum KBB dilabeli kelompok separatis teroris.

"Sebelum label teroris itu disematkan, ya, OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil, sekolah dibakar, guru tewas ditembak," jelas dia.

"Itu adalah pelanggaran pidana," tambah putra anggota Watimpres Agung Laksono ini.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono. (Instagram/davefikarno)
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono. (Instagram/davefikarno)

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua masuk kategori teroris.

"Berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU 5/2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," ujarnya.

Mahfud menyatakan, Polri, BIN dan TNI telah diintruksikan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur menurut hukum. Namun, dia tetap berpesan jangan sampai menyasar masyarakat sipil di Papua. (Knu)

Baca Juga

Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua

Baca Artikel Asli