Pemerintah Daerah Terapkan Status Siaga Karhutla

MerahPutih.com - Potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera, Jawa dan sebagian Kalimantan meningkat atau tinggi hingga dasarian I bulan Agustus 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemerintah daerah melalui satuan tugas gabungan yang sudah dibentuk diperintahkan untuk terus memaksimalkan upaya penanggulangan pada lahan yang terbakar agar jangan sampai terus meluas.

BNPB juga mendorong satuan tugas di daerah untuk tidak mengendorkan upaya pencegahan dengan terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar, baik dari udara maupun darat.

Ia mengatakan, Karhutla menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagaimana arahan dari Kepala BNPB untuk memastikan lahan dalam keadaan basah sehingga dampak perluasan karhutla bisa diminimalisasi.

Baca juga:

Jurus Menko Hadi Antisipasi El Nino Picu Bencana Karhutla

Berdasarkan hasil pantauan satelit tim BNPB secara umum di wilayah Indonesia bagian barat selama periode tersebut belum didapati sebaran awan penghujan yang memungkinkan kerawanan lahan terbakar masih tinggi.

"Meskipun memang diumumkan El Nino sudah tidak ada, Agustus diramalkan sudah masuk periode La Nina, diharapkan akan ada hujan yang cukup berarti untuk membasahi lahan," katanya,

Akan tetapi, lanjut ia, saat ini Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan masih sangat terbuka tidak ada awan hujan.

"Tidak ada fenomena atmosfer MJO," katanya.

Baca juga:

3 Daerah di Riau Tetapkan Status Darurat Karhutla

Data dari pusat pengendalian operasi setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terhitung sejak dasarian II Juli 2024 mayoritas lahan mineral, gambut dan hutan perbukitan di Sumatera, Jawa dan sebagian Kalimantan (Kalimantan Barat, Tengah, Utara, Selatan) dalam keadaan kering yang berpotensi memicu terjadi perluasan wilayah sasaran karhutla.

Data inventaris BNPB mencatat pada 22-28 Juli 2024 ada sebanyak 24 kasus karhutla; meliputi Kabupaten Merangin (2,5 hektare), Sarolangun (22 hektare), Banyuasin (4,1 hektare), Musi Rawas (6,1 hektare) Ogan Ilir (4,3 hektare).

Selanjutnya, Kabupaten Belitung Timur (1,89 hektare), Aceh Selatan (8 hektare), Aceh Besar (3,7 hektare), Gayo Lues (8 hektare), Aceh Jaya (3,7 hektare), Nagan Raya (12 hektare), Bener Meriah (10 hektare).

Kemudian Kabupaten Karo (20 hektare), Toba (7 hektare), Padang Sidempuan (5 hektare), Lima Puluh Kota (2 hektare), Kampar (1 hektare).

Baca juga:

39 Lahan Milik Perusahaan Disegel KLHK Karena Karhutla

Kalimantan (33 hektare), Kabupaten Cirebon (8 hektare), Pati (5 hektare), Tegal (1 hektare), dan Malang (20 hektare).

Ia menegaskan, pemerintah daerah sudah menerapkan status siaga karhutla sehingga memungkinkan BNPB memberikan bantuan melekat yang hasilnya sebagian besar kejadian karhutla itu berhasil di atasi.

"Faktor kelalaian manusia dominasi karhutla. Misal kami menerima laporan warga menghidupkan api unggun dan tidak terkendali memicu kebakaran di perbukitan Pager Watu Malang Jawa Timur," ujarnya. (*)