Pemerintah Batal Naikkan Dana Desa, Politisi Golkar: Saya Sesalkan Tidak Naik
Rabu, 23 Agustus 2017 -
MerahPutih.com - Pemerintah nampaknya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Hal demikian tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah.
Dalam RAPBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 60 triliun, sama seperti tahun 2017.
Menanggapi ihwal tersebut, anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan kebijakan penganggaran pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah beberapa kali menyatakan akan menambah Dana Desa, bahkan melipatgandakan di 2018. Muncul dugaan bahwa Dana Desa yang rawan dikorupsi, menjadikan pemerintah membatalkan kenaikan.
"Saya sesalkan Dana Desa tidak naik, karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari desa. Kerawanan penyalahgunaan Dana Desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut", kata Hetifah di Jakarta, Rabu (23/8).
Politisi Golkar itu menambahkan bahwa kerawanan korupsi Dana Desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas kementrian dan berbagai level pemerintahan," kata dia.
Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini akan mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018.
"Dalam pembahasan nanti di Banggar DPR RI kita akan mengusulkan agar Dana Desa ditingkatkan," tandas anggota Banggar DPR RI ini.
Untuk diketahui, dalam RAPBN 2018 anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761 triliun yang terdiri dari: transfer ke daerah sebesar Rp 701 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. (Pon)
Baca berita terkait Dana Desa 2018 lainnya di: Pemerintah Gelontorkan Rp60 Triliun Untuk Dana Desa
