Pakai Influencer Sosialisasikan Programnya, Pemerintah Dinilai Tak Percaya Diri
Minggu, 23 Agustus 2020 -
Merahputih.com - Pengamat Politik Ujang Komarudin mengkritisi langkah pemerintah yang menggunakan jasa influencer untuk mensosialisasikan programnya
Temuan Indonesia Corruption Watch, khusus aktivitas yang melibatkan influencer pemerintah telah merogoh kocek hingga Rp 90,45 miliar.
"Ini tandanya pemerintah tak percaya diri dengan kinerjanya," kata Ujang saat kepada wartawan, Minggu (23/8).
Baca Juga
PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja
Menururt Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar tersebut, influencer hanya bertugas memoles kinerja pemerintah.
"Membayar influencer untuk memoles kinerja, sama saja dengan menutupi kinerja yang sesungguhnya. Yang bisa saja kinerjanya buruk, jika membayar influencer jadinya akan terkesan bagus," ujarnya.
Hal tersebut berbahaya bagi iklim demokrasi. Pasalnya, rakyat akan termanipulasi dengan narasi para influencer tersebut.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian meluruskan pernyataan Indonesia Corruption Watch yang menyebut pemerintah mengeluarkan Rp 90,45 miliar untuk menyewa influencer sejak 2014.
"Jadi Rp 90,45 miliar itu anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya jadi tidak semua untuk influencer'," kata Donny kepada wartawan.
Donny mengatakan pemerintah pun tak sembarang memilih pemengaruh. Mereka akan menunjuk orang-orang yang kompeten dan menguasai masalah.
"Jadi, kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya," kata Donny.
Menurut Donny, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga pernah mengundang sejumlah influencer ke Istana hanya bertujuan untuk menyapa.
Indonesia Corruption Watch sebelumnya menemukan adanya penggunaan anggaran untuk media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai Rp 1,16 triliun. Seementara, influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai Rp 90,45 miliar, konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,55 miliar.
Baca Juga
Selanjutnya, kampanye online sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 9,64 miliar, media sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,22 miliar, kampanye digital sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 19,21 miliar, media online sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,18 miliar, Youtube sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 344,3 juta dan branding sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,5 miliar. (Knu)
