Kelompok-kelompok radikal memanfaatkan kaum perempuan sebagai martir untuk aksi bom bunuh diri. Kaum perempuan dianggap mudah didoktrin melalui pendekatan agama.
“Karena memang untuk kesetiaan dan patuh pada suami maka kaum perempuan itu memang sangat bisa diandalkan. Apalagi kalau sudah memakai doktrin atau ideologi agama, maka perempuan itu bisa langsung patuh. Seperti wanita yang tertangkap di Bekasi tahun lalu yang akan dikorbankan suaminya sebagai ‘pengantin’ untuk bom bunuh diri,” ujar Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender/LKAJ, Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Menurut dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah ini, perempuan sangat mudah digunakan sebagai martir untuk melakukan bom bunuh diri itu dikarenakan masalah loyalitas dan ketaatan itu ada pada jati diri perempuan itu sendiri. Karena kalau perempuan itu sudah taat, maka sampai mati mereka akan sulit untuk berubah.
“Beda dengan kaum laki-laki yang masih bisa atau mudah dirayu untuk berubah. Tapi kalau wanita tidak mudah, bahkan bisa dikatakan akan lebih nekat,” ujarnya.
Perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958 ini menambahkan ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum perempuan sangat mudah untuk mau bergabung dengan kelompok radikal tersebut. Namun demikian faktor utamanya adalah faktor ideologi.
“Bagaimana tidak kalau tiap pagi, siang, malam mereka dicekoki pandangan islam yang radikal seperti orang kafir wajib dibunuh, lalu Pancasila dianggap ke-barat-baratan, tidak islami dan thogut, sehingga di mata kelompok radikal tersebut kita wajib mendirikan agama islam. Tentunya kata-kata tersebut sangat mudah membuat orang termasuk kaum perempuan menjadi terpengaruh untuk radikal,” katanya.
Dirinya juga masih sering melilhat masyarakat kita masih banyak yang menganggap kalau ada kegiatan pengajian yang tertutup dianggap biasa saja. Padahal, pengajian seperti itu rawan dicecoki paham radikal.
Untuk mencegah agar kaum perempuan agar tidak mudah terpapar paham radikal, Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini meminta pemerintah untuk harus selalu bersikap tegas untuk tidak membiarkan sekecil apapun semua ideologi yang berbau radikal ada di lingkungan sekitar kita.