Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Negara G20 Bakal Bahas Aturan Jaminan Sosial Kerja Jarak Jauh

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Maret 2022

MerahPutih.com - Pertemuan negara anggota G20 dalam Employment Working Group (EWG) yang akan digelar di Indonesia, akan membahas sejumlah isu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Salah satunya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan saat terbentuk kerangka dunia kerja yang baru seperti adanya pola bekerja jarak jauh, remote working, dan atau kerja dari rumah (WFH).

Baca Juga:

Jokowi: Untuk yang Bisa WFH, Lakukanlah Kerja dari Rumah

"Istilahnya menindaklanjuti, pembahasan yang sudah dilakukan di dalam pertemuan G20 dengan Italia yakni terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kerangka dunia kerja yang baru," Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuan pertama EWG G20 di Jakarta, Kamis (10/3).

Anwar menjelaskan, dalam rangkaian pertemuan berikutnya, yang akan diadakan di beberapa kota di Indonesia, akan dimatangkan pembahasan mengenai perlindungan terhadap pekerja terutama di tengah berkembangnya pola kerja yang baru.

Dia memberi, contoh bagaimana memberikan perlindungan terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan secara jarak jauh dan jaminan sosial yang bisa menaungi mereka yang melakukan pola kerja seperti itu.

Dari rangkaian pertemuan EWG, kata ia, akan diakhiri dengan pertemuan tingkat menteri tenaga kerja dan perburuhan anggota G20 atau Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) di Bali pada September 2022.

"Diharapkan pertemuan, bisa menghasilkan deklarasi atau rekomendasi terkait isu-isu tersebut. Akan dihasilkan komitmen, kesepakatan, communique, rekomendasi kebijakan yang mudah-mudahan mengikat kita semua terutama anggota G20," katanya.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam pertemuan EWG G20 di Jakarta, Kamis (10/3/2022). (ANTARA/Prisca Triferna)
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam pertemuan EWG G20 di Jakarta, Kamis (10/3/2022). (ANTARA/Prisca Triferna)

Sekjen Kemnaker mengatakan dalam pertemuan pertama telah dibahas mengenai pasar kerja inklusif.

"Telah didorong adanya pedoman pemantauan sebagai instrumen untuk melihat capaian akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas," ungkapnya.

Ia memastikan, pertemyan juga mengenai pengembangan sumber daya manusia, dengan Indonesia menawarkan konsep pelatihan vokasi berbasis komunitas yang telah dilakukan di Tanah Air dalam bentuk BLK Komunitas. (Asp)

Baca Juga:

Remote Working dan WFH, Serupa Tapi Tak Sama

Baca Artikel Asli