MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

Merahputih.com - Usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menguat di kalangan politisi dan partai politik.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, usulan tersebut masih berada dalam koridor konstitusi dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Eddy menilai penyelenggaraan pilkada langsung dalam sekitar 10 tahun terakhir diwarnai berbagai persoalan serius.

Ia menyoroti maraknya praktik politik uang, politik dinasti, hingga politik identitas yang dinilai mencederai esensi demokrasi.

Baca juga:

Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

Eddy ingin agar opsi pengembalian model pilkada melalui keterwakilan DPRD dapat dibahas sebagai alternatif, dengan harapan penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diminimalkan.

Menurutnya, persoalan dalam pilkada langsung juga berdampak buruk terhadap pendidikan politik masyarakat.

Ia menilai, masyarakat kerap disuguhi praktik transaksional, seperti pemberian amplop atau sembako oleh pihak-pihak yang berkepentingan memenangkan kontestasi.

“Hal-hal seperti ini tentu tidak sehat bagi pendidikan politik dan justru merusak kualitas demokrasi,” ujar Edy kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (30/12).

Eddy menambahkan, wacana pilkada dipilih DPRD telah dibicarakan oleh sejumlah anggota legislatif.

Pembahasan tersebut, dilakukan dalam kerangka mencari format terbaik guna meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus melahirkan pimpinan daerah yang lebih berkualitas.

Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.

"Bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi,” pungkas Eddy yang juga politikus PAN ini.

Sebagai informasi, Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Wacana tersebut kembali digulirkan para ketua umum partai politik termasuk Presiden Prabowo Subianto.