MerahPutih.com - Moratorium pembangunan infrastruktur melayang (elevated) di seluruh Indonesia baru saja diberlakukan oleh Kementerian PUPR. Sejumlah pihak khawatir penghentian sementara proyek akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Ekonom dari UGM Tony Prasetiantono menilai pertumbuhan ekonomi tidak akan terdampak dengan adanya moratorium. Pasalnya jumlah pembangunan yang elevated tidak banyak dibandingkan non-elevated.
“Saya yakin dampak negatifnya kecil sekali, hampir tidak ada secara nasional/agregatif,” ujar Tony melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Kamis (22/2).
Ia menilai akibat moratorium ini ada dua bidang yang terkena dampak sementara. Pertama adalah bidang human resources yakni tenaga kerja bidang konstruksi dan infrastruktur. Kedua adalah produsen alat-alat dan bahan-bahan konstruksi seeprti paku, besi, dan semen.
Usai moratorium diberlakukan beberapa perusahaan yang memiliki proyek elevated wajib menghentikan proyek sehingga para pekerja dan ahli menganggur. Di samping itu permintaan akan barang-barang dan bahan-bahan bangunan juga berkurang. Namun, ia menilai produsen barang konstruksi bisa menawarkan barangnya ke kontraktor infrastruktur lainnya yang non-elevated.
"Buruh bangunan saya duga walau dihentikan mereka tetap dibayar walau tidak penuh. Sementara lainnya tidak banyak terpengaruh," tegas pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada ini.
Selain itu, ia memprediksi penurunan nilai saham beberapa perusahaan kontraktor tidak akan berlangsung lama. Pelaku dan produsen bidang infrastruktur tak perlu khawatir dengan moratorium ini.
Sementara ahli teknik sipil dan pembangunan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Sarwidi menilai audit dan evaluasi proyek diperlukan saat ini untuk mencegah kecelakaan terulang kembali.
"Penting dilakukan karena berhubungan dengan nyawa orang. Harus dievaluasi total," katanya di Yogyakarta, Kamis (22/2).
Hal kedua perlu ditinjau ulang ketersediaan tenaga kerja dengan target waktu dan banyaknya proyek yang dikerjakan. Perlu dilihat apakah tenaga kerja yang dipakai mencukupi dan sebanding dengan banyaknya proyek serta waktu proyek yang mepet.
"Kalau ternyata kurang bisa dipikirkan apakah harus menambah tenaga kerja, atau nambah alat-alat atau nambah teknologi," beber Ketua Program Magister Teknik Sipil UII ini. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pemprov DKI Tolak Moratorium Proyek Jalan Layang