MerahPutih.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Jafar Alqatiri mempertanyakan kebijakan Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly yang melawan keputusan Mahkamah Agung dengan tidak mengesahkan Surat Keputusan (SK) PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz.
Padahal, kata Jafar, sebagai partai Islam PPP Muktamar Jakarta di bawah pimpinan Djan Faridz adalah tumpuan umat Islam untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.
"Dua Putusan MA No 54 dan 601 yang memenangkan Muktamar Jakarta adalah produk hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia sejak Ibu Pertiwi merdeka," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).
Tidak hanya itu, lanjut pria yang menjabat sebagai Ketua DPP PPP ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Yasonna telah membuat politisi PDIP itu melanggar sumpah jabatannya sendiri saat dilantik menjadi Menteri.
Hal itu pula, kata dia, yang membuat umat Islam bertanya apakah yang mendasari Yasonna mengeluarkan kebijakan tersebut.
Sebab, Jafar meyakini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan memerintahkan hal tersebut kepada Yasonna.
"Apakah beliau melaksanakan perintah Ketua Umum partainya (PDIP) atau ini merupakan agenda pribadi Yasonna?" tanya Jafar.
Dengan demikian, Jafar menyarankan, agar Yasonna dapat menjelaskan hal tersebut. Sehingga, tidak membuat Presiden Jokowi maupun Ketua Umum PDIP berbenturan dengan umat Islam di Indonesia. (Pon)
Baca juga berita lainnya tentang PPP dalam artikel: Alasan PPP Usung Ridwan Kamil Sebagai Cagub Jabar