MerahPutih Nasional - Anggota Komisi III, Nasir Jamil mengatakan bahwa komisinya tidak ingin mendahului takdir, apakah calon Kepala Polri Budi Gunawan diterima atau tidak. Komisi III, kata dia, akan menjalankan prosedur yang ada, yaitu fit and proper test.
"Komisi III lebih menjalankan prosedur melakukan sejumlah langkah untuk memastikan Kapolri melanjutkan reformasi," kata Nasir, pada MerahPutih.com, di Jakarta, Senin (12/1).
Komisi III, lanjut Nasir, juga akan menghindari hal-hal yang sifatnya emosional subjektif. Misalnya Budi dekat dengan Megawati karena pernah menjadi ajudannya.
BACA JUGA: Budi Gunawan Bersih dari Rekening Gendut
Nasir mengatakan, dalam fit and proper test yang rencanya akan dilakukan pada masa sidang ini akan difokuskan pada komitmen Kapolri terutama dari aspek pembangunan manusia. Sebab, beberapa hari yang lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melansir Polri menjadi isntitusi paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait pelanggaran HAM yang mereka lakukan.
"2014 masih banyak melakukan pelanggaran HAM, itu keprihatinan yang harus dijawab," kata politisi PKS ini.
Terkait tidak dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusulan calon kapolri, menurut Nasir tidak ada kewajiban bagi presiden untuk melibatkan KPK maupun PPATK. Sebab, pelibatan dua lembaga tersebut merupakan inisiatif presiden.
"Saya enggak tahu apakah BG dapat nilai merah atau warna lainnya, tapi saya pikir presiden beresiko dia ajukan kapolri yang punya masalah hukum. Isu rekening jumo bukan isu baru, isu lama yang biasa setiap pergantian kapolri, disamping ada rivalitas tapi tidak menjurus ke pembunuhan karakter," pungkasnya. (mad).
Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom
Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom
BERITA LAINNYA:
Mulai 2 Februari, Garuda Hentikan Penerbangan Denpasar-Brisbane
Presiden Jokowi akan Seharian di Bandung