Merahputih.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menganggap di era pemerintahan Joko Widodo, insititusi Polri tak mengalami kemajuan yang berarti. Menurut Natalius, harus diakui bahwa kepolisian tidak bisa melepaskan diri dari tarikan dunia politik dan kepentingan penguasa.
"Rakyat cenderung apatis terhadap jawaban-jawaban retorika yang cenderung merespons reaksi publik dan itu tidak berarti rakyat membenci kepolisian, justru karena menjadi tumpuan harapan dan terminal akhir pencarian keadilan. Rakyat lebih menyukai kinerja yaitu perbaikan institusi kepolisian melalui perbaikan internal dan penegakan hukum yang berkeadilan," kata Natalius kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (3/4).
Natalius menilai, Jokowi justru memperlemah dan mengamputasi kewenangan Polisi. Bahkan, seperti menabrak konstitusi dengan mengeluarkan kebijakan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai memutus sebagian kewenangan Kepolisian. Misalnya bidang Keamanan Laut, Penanganan Narkotika, termasuk hal-hal yang bersifat keamanan insani lainnya. Akibatnya, reformasi di Kepolisian tidak bisa berjalan dengan baik.
"Anggaran mengalami penyusutan, kepolisian belum bisa melakukan revitalisasi instrumental, peningkatan profesionalisme dan perbaikan kesejateraan. Dampaknya tugas pelayaan belum cukup memberi kepuasan dan keadilan," terang Natalius.
Pria asal Papua ini juga menyoroti minimnya reward dan jenjang prestasi di internal Polri. Ia mencontohkan ada 1.400 Kombes tidak bisa naik pangkat ke bintang. Lalu 230 Periwira Bintang 1 yang masih antri untuk bintang 2, kemudkam 66 Perwira Bintang 2 yang antri untuk Bintang 3.
"Bahkan, Perwira Tinggi Polisi Putra Papua tidak bisa dapat jabatan, sedangkan hari ini ada 2 orang putra Papua Bintang 2 di TNI yang menjadi Panglima Kodam (Pangdam)," imbuh Natalius.
"Mengapa, karena keterbatasan Ruang Nomeklatur dan Anggaran di Kepolisian Negara akibat amputasi kewenangan oleh Presiden Joko Widodo 2014-2019," tambahnya.
Oleh sebab itu, Natalius beranggapan perlu ada pergantian kepemimpinan yang bisa membenahi semua itu. Ia melihat, Prabowo Subianto sangat memahami bahwa negara kuat karena institusi negara kuat.
"Semua institusi negara sangat penting karena instrumen-instrumen yang menjalankan esensi dasar adanya negara yaitu Adil dan Makmur," tutup Natalius. (Knu)