Kronologi Maju Mundur Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi
Kamis, 27 Juni 2019 -
MerahPutih.Com - Sejak pencoblosan Pilpres 17 April 2019 lalu hingga hari ini capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 01 Joko Widodo belum juga bertemu.
Berbagai pihak berharap kedua tokoh yang sempat menjadi rival dalam kontestasi politik lima tahunan itu melakukan pertemuan dalam rangka rekonsiliasi.
Hal ini untuk mengurangi dampak polarisasi yang semakin meruncing di antara pendukung kedua belah pihak. Masyarakat yang secara sadar atau pun tidak, telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut kini menjadi dua kelompok yang berseberangan. Hal ini dapat dilihat dari media sosial, kedua kelompok ini seperti bermusuhan satu sama lain.
Apalagi, dampak dari pertarungan Pilpres 2019 telah memakan korban jiwa. Kerusuhan yang terjadi di sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei lalu telah menyebabkan 9 orang meninggal dunia.
Peristiwa itu tentu tak bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang memanas pasca pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Catatan MerahPutih.com, kabar rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi sebenarnya sudah menyeruak setelah pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019.
Usai Pemungutan Suara Pemilu
Keinginan Jokowi untuk bertemu Prabowo memang sudah disampaikannya sehari setelah pemungutan suara. Saat itu, hasil hitung cepat sejumlah lembaga sudah hampir rampung dan menunjukkan keunggulan bagi Jokowi-Ma'ruf Amin. Kendati demikian, Prabowo juga mengklaim ia unggul berdasarkan hitungan tim internalnya.
Usai memberi pernyataan soal hasil hitung cepat yang memenangkannya, Jokowi lalu bicara keinginan bertemu Prabowo. Jokowi mengaku sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo.
"Tadi siang saya sudah utus seseorang untuk bertemu dengan Beliau (Prabowo)," kata Jokowi saat jumpa pers di Restoran Plataran, Jakarta, Kamis (18/4) sore.
Kemudian diketahui orang yang diutus Jokowi untuk menjalin komunikasi dan mengatur pertemuan dengan Prabowo adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu melalui sambungan telepon.
"Ya memang saya sudah telepon Pak Prabowo, bicara per telepon, ya kami kan teman," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4).
Dalam pembicaraan via telepon itu, Luhut mengajak Prabowo untuk bertemu empat mata untuk berbicara seputar hasil Pilpres 2019. Menurut Luhut, Prabowo menyambut baik ajakan untuk bertemu itu. Namun, Luhut menyebut pertemuan dengan Prabowo belum terjadi karena alasan teknis. Seharusnya, ia dan Prabowo makan bersama pada Minggu (21/4). Namun, pertemuan itu batal karena Prabowo kurang sehat.
Selang sehari kemudian, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, belum ada rencana Prabowo bertemu Jokowi. Namun, jika memang Jokowi ingin bertemu, menurut dia, Prabowo akan mengirim perwakilan tim suksesnya.
"Nanti Mas Priyo (Priyo Budi Santoso) mungkin kalau Pak Jokowi mau ketemu, nanti diwakili Mas Andre (Andre Rosiade) atau Mas Priyo," kata Dahnil saat itu.
Usai Pengumuman Rekapitulasi KPU
Setelah KPU RI merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2019 secara manual 100 persen, pada Selasa (21/5) dini hari, kabar pertamuan antara Prabowo dan Jokowi kembali berhembus. Usai dinyatakan menang Pilpres 2019 versi rekapitulasi KPU, Jokowi mengatakan akan membuat rencana pertemuan dengan Prabowo-Sandi. Apalagi, kata Jokowi, pertemuan itu sudah direncanakan sejak awal hari pencoblosan, 17 April 2019 silam.
"Sudah ada rencana, cuma belum ketemu. Mungkin belum ketemu waktunya," kata Jokowi, usai menyampaikan pidato kemenangannya di Kawasan Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
Namun, lanjut Jokowi, yang jelas ia dan Ma'ruf Amin bersama Prabowo-Sandi ingin terus menjalin persahabatan.
"Terus bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sandiaga uno, dan seluruh pendukung yang ada," tuturnya.
Jokowi juga mengatakan dirinya sangat menghargai jika capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi yang kalah dan tidak puas dalam hasil perhitungan suara KPU mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan hasil perhitungan KPU, Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 85.617.892. Sedangkan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya 68.686.573.
Usai Kerusuhan 21-22 Mei
Sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 lalu. Mereka melakukan demonstrasi di depan kantor Bawaslum enolak hasil Pemilu 2019. Awalnya, aksi massa berlangsung damai. Namun pada Rabu (22/5) dini hari sebagian massa mulai brutal. Mereka melakukan kerusuhan di beberapa titik wilayah Jakarta. Akibat kerusuhan itu, 9 orang meninggal dunia.
Pasca kerusuhan 21-22 Mei, harapan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kembai mengemuka. Salah satunya datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Ia berharap pertemuan antara Jokowi dan Prabowo segera dilakukan. Kondisi ini, kata Haedar, harus didinginkan setelah beberapa titik di kawasan Jakarta menjadi tidak kondusif.
"Terlalu mahal (nyawa). PP Muhammadiyah sejak awal, bahkan ormas-ormas Islam bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan imbauan dan ajakan agar Jokowi dan Prabowo bertemu," kata Haedar di Gedung Pusat PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (23/5).
Ia menyarankan, kedua belah pihak untuk saling menjalin hubungan baik. Untuk membuat suasana di dalam negeri damai setelah pengumuman hasil rekapitulasi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari.
"Kemarin kita mendengar Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan positif dan ajakan untuk situasi ini diakhiri, juga Prabowo bersama Sandi juga menyampaikan, semua berdiri di atas konstitusi dan tidak boleh ada kekerasan, harus tetap damai," ujarnya.
Dua hari kemudian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono menegaskan, Prabowo Subianto belum merencanakan bertemu Jokowi karena masih fokus mengawal proses gugatan hasil Pilpres 2019 di MK.
"Prabowo belum ada rencana dengan Jokowi. Belum ada komunikasi juga," kata Ferry di Jakarta seperti dilansir Antara pada Sabtu (25/5).
Momentum Lebaran
Perayaan Idul Fitri ini dianggap banyak kalangan bisa menjadi momentum rekonsiliasi bagi Prabowo-Jokowi. Bahkan, KPU pun mendorong agar kedua capres bisa rekonsiliasi setelah Pilpres dan puasa Ramadan. Usul itu disambut baik oleh cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin. Ma'ruf mengatakan akan menjadikan momen Lebaran ini untuk melakukan rekonsiliasi antara peserta Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
"Ya kalau secara personal kami terus melakukan upaya rekonsiliasi. Kalau secara formal, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mencari waktu yang tepat untuk keduanya bisa bertemu," ujarnya usai melakukan buka puasa bersama di kediaman Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Oedang (OSO), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
Namun, kata Ma'ruf upaya rekonsiliasi ini terkendala oleh waktu yang belum pas diantara kedua pasangan ini. Apalagi, Sandi saat itu tengah berada di Amerika Serikat dan harus berlebaran di negeri Paman Sam, padahal Ma'ruf telah membuka diri untuk bisa bertemu dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Prabowo pun sejatinya juga telah membuka diri untuk bisa bertemu dengan Jokowi. Saat disinggung awak media usai takziah Istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, Senin (3/6). Prabowo mengungkapkan, ada waktunya dia akan bertemu Jokowi. Namun, Prabowo tidak mengatakan secara spesifik kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.
Jelang Putusan MK
Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membantah kabar pertemuan antara Prabowo dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan di Bali pada awal Juni lalu. Pertemuan itu disebut untuk membicarakan rencana rekonsiliasi Prabowo dan calon presiden inkumben Joko Widodo (Jokowi). Selain soal rekonsiliasi, pertemuan itu juga disebut membicarakan kemungkinan Partai Gerindra masuk ke pemerintahan.
"Tidak ada pertemuan untuk deal-deal antara TKN (Tim Kampanye Nasional) dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) atau orang Pak Prabowo dengan orang Pak Jokowi. Itu tidak ada," ujar Andre di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
Menurut Andre, kalaupun akan terjadi pertemuan antara kedua tokoh yang sempat menjadi rival di Pilpres 2019 tersebut, yang bertemu langsung adalah keduanya yakni Prabowo dan Jokowi.
"Kalau misal ada pertemuan ya langsung lah direct antara Pak Prabowo dan Jokowi, tak perlu ada pihak ketiga fasilitasi," tegas dia.
Andre juga membantah informasi bahwa sudah ada kesepakatan atau deal politik antara Partai Gerindra atau kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Pembicaraan, deal jabatan, apalagi isu menteri, itu tidak benar. Prabowo dan Sandi bukan pencari pekerjaan untuk panggung 2024, bukan butuhkan jabatan untuk perlindungan hukum. Jangan samakan dengan yang lain," sambung Andre.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi ini menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus mengawal proses sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Fokus BPN, Pak Prabowo dan Bang Sandiaga itu fokusnya urusan MK," pungkasnya.
Kabar pertemuan Prabowo dan Budi Gunawan ini ditulis dalam Majalah Tempo edisi Senin, 24 Juni 2019. Dua sumber dari Gerindra, seorang petinggi partai pengusung Jokowi, dan seorang pejabat pemerintahan mengatakan Prabowo dan Budi bertemu di Bali pada awal Juni untuk membicarakan rekonsiliasi dan merapatnya Gerindra ke koalisi Jokowi.
Wacana Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi Diharapkan Segera Terealisasi
Wacana rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi hingga saat ini belum juga terealisasi. Padahal, lima tahun lalu, kebekuan politik sempat mencair setelah Prabowo dan Jokowi saling bertemu untuk pertama kalinya selama Pilpres 2014. Prabowo dan Jokowi bertemu untuk pertama kalinya semenjak pencoblosan pemilihan presiden tahun 2014 di kediaman Ayahanda Prabowo, Almarhum Sumitro Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (17/10).
Kala itu, dua tokoh itu sepakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan meminta Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Jokowi dan pemerintahannya.“Kami sepakat menjaga keutuhan Republik Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Jokowi pada Oktober 2014 silam.
Dalam beberapa hari terakhir MK telah menggelar sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil putusan perkara itu akan disampaikan pada Kamis, 27 Juni 2019 besok. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari berharap Jokowi dan Prabowo segera menggelar rekonsiliasi usai sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.
Feri berharap, tak ada lagi konflik di antara kedua pihak usai MK memutuskan perkara sengketa tersebut.
"Harapannya publik kan rekonsiliasi. Jangan nanti setelah putusan hal itu berlanjut pada pemidanaan (atas keterangan yang diberikan saksi)," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).
Ia meminta nantinya kedua pihak tak perlu kembali saling mengancam melaporkan saksi yang diduga memberi keterangan palsu saat sidang MK.
Feri menilai, hal tersebut justru akan memperuncing konflik. Terlebih, lanjut Feri, para saksi yang dihadirkan kebanyakan hanya masyarakat biasa, bukan tokoh politik terkenal.
"Nah itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Semangat keadilan. Jadi mempidanakan ahli atau saksi di persidangan itu sebenarnya bukan gaya advokat profesional ya. Kecuali negara merasa ada dirugikan di situ," tutupnya.(Pon)
BACA JUGA:
