MerahPutih.com - PDIP mengkhawatirkan krisis geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah, setelah Iran melancarkan serangan balasan ke Israel. Namun, mereka menyesalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di saat bersamaan malah lebih asyik memikirkan nasib keluarganya.
“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa (16/4).
Baca juga:
Singgung Etika Presiden, Ini Isi Surat Amicus Curiae Megawati ke MK
Menurut Hasto, persoalan geopolitik tersebut akan berdampak ke Indonesia. Hasto menyebut perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Kini, lanjut dia, ancaman serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia.
“Rupiah makin melemah terhadap US dolar, harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat, dan beban utang luar negeri yang semakin membesar,” ungkapnya.
Baca juga:
Subsidi BBM RI Membengkak Rp 4 T tiap Kenaikan 1 USD Imbas Konflik Iran-Israel
Alih-alih melakukan mitigasi, kata Hasto, Jokowi lebih memilih membagikan sembako pada momen Idulfitri di depan Istana Negara, seperti sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bantuan sosial (bansos) yang sedang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi.
Dengan berbagai persoalan di atas, menurut Hasto, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius. Dia menyebut abuse of power yang dilakukan Jokowi menciptakan ketidakpastian hukum.
“Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini,” tegas dia.
Baca juga:
Pengamat Prediksi Megawati Tolak Gabung Koalisi Prabowo karena Faktor SBY-Jokowi
Hasto berharap keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia dalam mengatasi potensi krisis dalam negeri. MK harus menjadi penyelamat demokrasi karena Pemilu 2024 diwarnai kecurangan yang masif akibat penggunaan sumber daya dan alat-alat negara.
“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” tutup Hasto. (Pon)
Baca juga:
Jokowi Arahkan RI Ambil Sikap Deeskalasi dalam Konflik Iran-Israel