MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan KPU. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih untuk mewaspasai adanya politik uang.
"KPU dan KPK menjalin kerjasama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (3/4).
Wahyu berharap pemilih dalam pemilu 2019 menjadi pemilih yang berdaulat, dimana salah satu aspek pemilih berdaulat dalam pandangan KPU dan KPK adalah pemilih yang dalam mengunakan hak pilihnya tidak dipengaruhi politik uang.
"Kerja sama antara KPU dan KPK akan fokus pada sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan perlawanan terhadap praktik politik yang pada Pemilu 2019. Kami akan memgemukakan tagline "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" dan "Pilih Yang Jujur"," kata dia.
Kerjasama KPU dan KPK akan dimulai pada kegiatan Pemilu Run 2019 yg akan dilaksanakan pada 7 april 2019. kegiatan Pemilu Run dipusatkan di Jakarta dan serentak.
Selain itu, lanjut Wahyu, kerjasama KPU dan KPU juga akan dilaksanakan pada debat ke 5 pada 13 april 2019 mendatang. "Dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui penayangan iklan layanan masyarakat, jelas dia.
Pendidikan pemilih terkait dengan politik uang akan dilaksanakan secara berkesinambungan pasca pemilu 2019 melalui program KPU dan KPU.
Sebagai informasi, KPU mempunyai program pendidikan pemilih berbasis keluarga dan KPK mempunyai program pendidikan anti korupsi berbasis keluarga
Sementara itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, pemilih harus jujur dan bersama memerangi politik uang. Adanya kasus Bowo Sidik Pangarso menunjukkan masih ada pihak-pihak yang menggunakan strategi politik uang untuk membeli suara masyarakat.
Hal itu dinilainya hanya fenomena gunung es yang harus diwaspadai meskipun baru satu kasus terungkap. Febri berharap, kasus itu menjadi pengingat masyarakat.
Apabila masyarakat sudah menolak uang yang ditawarkan, caleg diperkirakan akan berpikir ulang dalam memberi amplop karena sudah mengeluarkan banyak uang, tetapi tidak dapat membeli suara masyarakat.
"Jadi ada dua sisi. Di satu sisi kerja pengawasan proses pemilu, KPK dengan kewenangannya. Kemudian Bawaslu dengan undang-undang. Itu sangat penting dan di sisi lain adalah kesadaran kita sebagai pemilih," kata Febri. (Knu)