MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
Selain Irwandi, KPK juga menetapkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi serta dua orang pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka. Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Serambi Mekah, Selasa (3/7) kemarin.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7).
Basaria menuturkan, Irwandi diduga menerima suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
"Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon provek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018," jelasnya.
Menurut Basaria, pemberian uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi jatah untuk pejabat di Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.
"Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara," ungkapnya.
KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah dan bukti transaksi perbankan dari Bank BCA, Mandiri serta catatan sejumlah proyek.
Pada tahun 2018, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
"Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat Aceh," ujarnya.
Sebagai penerima suap, Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, sebagai pemberi suap, Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi. (Pon)