Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

KPK Rilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Siang Ini, Makin Bersih atau Korup?

Andika Pratama - Selasa, 29 Januari 2019

MerahPutih.com - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Transparency International Indonesia (TII) akan merilis hasil riset Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (Indonesia) tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1) siang ini.

"Siang nanti akan dilakukan peluncuran CPI Tahun 2018, termasuk tentu saja CPI Indonesia. Konsep peluncuran CPI tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang dilakukan di KPK," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (29/1).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana rilis hasil riset IPK dilakukam TII di lokasi lain. Menurut Febri alasan rilis IPK dilakukan di KPK sebagai bentuk kolaborasi masyarakat sipil dan negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, dari diskusi awal dilakukan KPK bersama TII, muncul fenomena ancaman terhadap lembaga-lembaga antikorupsi dari pelaku-pelaku korupsi atau kekuasaan yang terganggu ketika pemberantasan korupsi dilakukan.

"Ini juga menjadi latar belakang kenapa pemilihan tempat peluncuran dilakukan di KPK," imbuhnya.

Febri menyebut pihaknya belum mengetahui skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 yang akan dirilis TII. Namun, dari diskusi bersama TII, KPK menemukan fenomena global dimana korupsi politik masih menjadi hambatan serius dalam pertumbuhan IPK. Untuk itu, tema rilis IPK tahun ini adalah 'Korupsi dan Krisis Demokrasi'.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Lebih lanjut Febri menegaskan, secara prinsip ketika berbicara demokrasi termasuk bagaimana kesejahteraan terdistribusi dengan adil pada rakyat, Pemerintah yang benar-benar bersih menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

"Satu hal yang juga berbahaya dalam konteks korupsi politik adalah ketika institusi dan mekanisme politik dikuasai segelintir orang yang mendapatkannya melalui suap terhadap politisi. Padahal institusi politik yang sehat justru menjadi perangkat utama dalam demokrasi," tandasnya. (Pon)

Baca Artikel Asli