MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bersinergi dengan Makhamah Agung (MA) untuk membereskan oknum-oknum di lembaga peradilan yang telah berulang kali berurusan dengan lembaga antirasuah.
Bahkan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan kedua lembaga itu telah bersepakat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan audit internal di tubuh lembaga peradilan.
"Maka sekarang KPK dengan MA sedang menggandeng BPKP untuk bekerja sama meningkatkan kualitas internal audit mereka," kata Laode kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/10).
Tak hanya itu, Laode menuturkan Ketua MA Hatta Ali juga selalu berkoordinasi dengan pihaknya untuk menanamkan pendidikan antikorupsi kepada seluruh jajaran hakim.
Termasuk, tentang pelaksanaan kode etik kehakiman agar para hakim tak tergoda menerima sogokan yang dapat memengaruhi putusan yang diambilnya.
"Jadi alhamdulillah meski masih ada satu dua oknum tetapi pada saat yang sama, MA memiliki komitmen yang cukup untuk itu," jelas dia.
Diketahui, adanya oknum di lembaga peradilan, baik hakim maupun panitera yang berurusan dengan KPK bukanlah hal baru. Biasanya, mereka terciduk lembaga antirasuah lantaran menjual belikan hukuman ketika menangani suatu perkara.
Terbaru, ialah Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono yang terjaring dalam OTT KPK.
Dia diduga menerima suap ketika menangani perkara banding yang diajukan Bupati Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Marlina Moha Siahaan dalam kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) di wilayahnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Anak Buah Wali Kota Tegal