MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan izin kepada tersangka kasus dugaan suap pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Syahri Mulyo untuk mengikuti pelantikan sebagai Bupati Tulungagung terpilih.
Meski demikian, pelantikan atas Syahri tak dilakukan di Jawa Timur sebagaimana pelantikan atas 12 kepala daerah lain yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya pada Senin(24/9) kemarin.
"Karena perintah UU tersebut maka pelantikan tetap dilakukan dan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi (biaya), faktor efektivitas (jarak dan waktu) serta faktor keamanan (tenaga pengamanan), maka pelantikan tersangka SM (Syahri Mulyo) sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta, merujuk pada tempat penahanannya di Polres Jakarta Timur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (25/9).
Febri mengatakan, usai pelantikan, Syahri Mulyo akan kembali ke rumah tahanan (rutan). Menurutnya, izin yang diberikan KPK kepada Syahri merupakan respons pimpinan lembaga antirasuah terhadap surat yang sebelumnya dikirimkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo kepada KPK.
Izin tersebut diberikan sesuai Pasal 164 ayat (6) UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota).
Dimana dalam pasal tersebut dikatakan calon Bupati/Wali Kota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.
"KPK membawa SM (Syahri Mulyo) dengan pengawalan oleh pihak keamanan rutan dan berkoordinasi dengan Polri," tutur Febri.
Sebagai informasi, Syahri bersama pasangannya Maryoto Bhirowo dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung hasil Pilkada 2018.
Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo yang diusung PDIP dan NasDem ini meraih 59,8 persen suara. Sementara pesaingnya, Margiono-Eko Prisdianto yang diusung sembilan parpol hanya memperoleh 40,2 persen suara.
Namun, Syahri langsung dinonaktifkan dari jabatannya usai pelantikan untuk kemudian wakilnya Maryoto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas(Plt) pengganti jabatan Bupati yang ditinggal Syahri. (Pon)