Merahputih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat membangun industri perikanan di daerah pinggiran sebagai salah satu upaya guna mewujudkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.
"Percepat implementasi industrialisasi perikanan dengan meningkatkan investasi perikanan, membangun industri perikanan di daerah pinggiran," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Moh Abdi Suhufan, Selasa (22/5).
Pemerintah juga diharapkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar rencana industrialisasi tersebut bisa dilakukan secara berkualitas sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi, telah memberikan arahan strategis sebagaimana tertuang dalam Inpres No 7/2016 dan Perpres No 3/2017 Rencana Aksi Percepatan Industri Perikanan Nasional. Ia berpendapat bahwa industrialisasi perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian perikanan Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menyatakan upaya digitalisasi yang dilakukan pihaknya sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan rantai bisnis perikanan di Tanah Air. "Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien di antara stakeholders," kata Slamet dikutip Antara.
Menurut Slamet, terkait hal akses pasar, sistem yang terdigitalisasi juga dinilai mampu menjamin efisiensi rantai pasar baik dari aspek waktu, tenaga, maupun proses. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu antara lain sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budi daya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budi daya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budi daya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ke Menteri Keuangan agar adanya pembebasan pajak bagi usaha budidaya perikanan yang berorientasi ekspor. Pembebasan pajak bagi usaha budidaya perikanan yang berorientasi ekspor adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan sub-sektor perikanan budidaya, yang saat ini 85 persen produknya berorientasi ekspor sehingga mendatangkan devisa bagi negara.
"Salah satu kendala peningkatan ekspor produk perikanan budidaya Indonesia adalah kurangnya benih unggul," kata Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto di Manado, Kamis (17/5). (*)