Ketua Fraksi PSI DKI Kesal dengan Pramono, Wacana CFN Tak Pernah Dibicarakan dengan DPRD
Senin, 30 Juni 2025 -
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, Gubernur Pramono Anung belum berkomunikasi dengan Legislator Kebon Sirih mengenai wacana car free night di ibu kota.
William mengaku mendukung segala inisiatif dari Pemprov DKI yang berupaya untuk menjadikan ruang publik hidup sekaligus menggerakan perekonomian UMKM dan mendorong warga Jakarta untuk beralih ke gaya hidup yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Namun kata dia, bagaimana pun Pemprov DKI juga harus berbicara dengan DPRD DKI dengan merancang produk hukum sebagai dasar untuk kebijakan tersebut sebelum akhirnya dilaksanakan.
William mengutarakan bahwa penerapan CFN sebaiknya juga memiliki dasar hukum seperti halnya CFD yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Baca juga:
"Hal itu penting agar CFN yang sedang diwacanakan punya landasan hukum yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan, seperti halnya Car Free Day yang diatur dalam Pergub 12/2016," ucap William di Jakarta, Senin (30/6).
Ia menekankan pentingnya bagi Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk membahas apakah CFN yang sedang diwacanakan itu juga membutuhkan anggaran.
"Kami sangat menanti dari pihak Pemprov DKI kapan bisa segera menjadwalkan pertemuan dengan DPRD DKI untuk membahas CFN ini. Supaya, kita dapat berbicara dan berdiskusi secara bersama-sama mengenai konsepnya itu sendiri beserta pelaksanaannya, termasuk apakah CFN yang direncanakan itu juga membutuhkan anggaran tambahan," ucapnya.
Baca juga:
Dishub Jakarta Cari Alternatif Car Free Night Selain di Jalan Sudirman - MH Thamrin
William menjelaskan bahwa pihaknya mendukung inisiatif dan ide-ide Pemprov DKI Jakarta untuk mengalihkan warga Jakarta ke gaya hidup ramah lingkungan. Namun, ide-ide tersebut, termasuk CFN harus dikaji lebih dalam lagi.
"Semua ini membutuhkan kajian yang serius dan mendalam. Kami perlu tahu dulu dampaknya seperti apa dan apakah signifikan bagi warga Jakarta. Terus kami juga perlu mengetahui bagaimana Pemprov DKI akan mengelola CFN ini ke depannya," tutupnya. (Asp)
