Ketua DPRD DKI: Wali Kota Jangan Sampai Jadi Kacung Pengembang
Rabu, 13 Oktober 2021 -
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta wali kota tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap, wali kota di ibu kota tak terpengaruh iming-iming dari pengembang.
"Saya ucapkan kepada wali kota yang baru saja dilantik selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," kata pria yang karib disapa Pras ini dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10).
Baca Juga:
Segera, Masuk Kantor Wali Kota Jakbar Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi
Pesan tersebut disampaikan Pras menanggapi dua wali kota yang baru saja dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta hari ini.
Kedua wali kota itu yakni Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan Yani Wahyu Purwoko sebagai Wali Kota Jakarta Barat.
Menurut Pras, dua kota administrasi ini memiliki persoalan yang hampir sama. Salah satunya masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
Aturan tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah, Bos. Makanya jabatan wali kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," ungkapnya.
Baca Juga:
Ketua DPRD: Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel Jangan Mengkhayal untuk Pembangunan
Terlebih persoalan aset di Pemprov DKI Jakarta, kata politikus PDI Perjuangan itu, kerap bermasalah dan selalu menjadi sorotan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” tandas Pras. (Pon)
Baca Juga:
Besok Komisi A DPRD DKI Cecar Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel
