Kemensos Dirikan 6 Dapur Umum Buat Korban Gempa Sulbar

Senin, 18 Januari 2021 - Alwan Ridha Ramdani

MerahPutih.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan enam dapur umun untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para peyintas gempa di Mejene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Ia mengatakan, keenam dapur umum tersebut terdiri dari dua di Provinsi Sulawesi Barat, satu di Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga dari Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terkena dampak gempa berkekuatan magnitudo 6,2.

Baca Juga:

Erupsi Semeru dan Banjir Jember, Ketua DPD Imbau Masyarakat Lebih Waspada

Satu mobil dapur umum lapangan dapat memasak 2.000 paket makanan atau paling tidak, dalam sehari Kemensos bisa menyalurkan dua kali penyaluran, dengan total mencapai 24.000 paket makanan.

"Seluruh masakan kama sebarkan ke lokasi pengungsi atau bagi yang lokasi pengungsianya dekat bisa langsung mengambil," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos M Safii Nasution, di Sulbar, Minggu.

Ia mengatakan, posko dapur umum difokuskan di satu titik, yaitu di kantor gubernur, agar distribusi dan komunikasi berada dalam satu komando. Selanjutnya makanan akan didistribusikan ke 97 posko pengungsian yang terdaftar di Dinas Sosial Sulbar.

"Situasi di Sulawesi Barat saat ini belum sepenuhnya kondusif. Namun, pemerintah berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar seluruh korban," katanya.

Dapur umum. (Foto: Antara)
Dapur umum. (Foto: Kemensos)

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terus memperbarui pemetaan terhadap kondisi di lapangan. Sehingga hal-hal apa saja yang dibutuhkan dapat segera dikoordinasikan ke kementerian lembaga terkait.

Berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

"Mohon keterlibatan KPPPA diperkuat, lalu BNPB setelah mengumpulkan informasi dari kementerian lembaga agar dijelaskan pola komando di lapangan seperti apa termasuk apa saja yang dibutuhkan selama masa tanggap bencana," kata Menko PMK. (Knu)

Baca Juga:

Kepala BNPB Imbau Warga tak Percaya Info Sesat soal Gempa Sulbar

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan