MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 berpergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.
Keempat orang itu yakni, Kepala Unit Layanan Pengadaaan (ULP) Aceh, Nizarli, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Rizal Aswandi, orang dekat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul Amri.
"Kami sampaikan bahwa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (9/7).
Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kata Febri, KPK ingin memperdalam proses pengadaan yang dilakukan, terutama pengadaan yang terkait dengan penggunaan dana DOKA.
"Sedangkan terhadap saksi ke-3 (Fenny Stefy Burase) ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini," ujarnya.
Febri menegaskan bahwa yang dilakukan KPK saat ini adalah bagian dari proses hukum. KPK, kata Febri, diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat.
"Karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Keempat orang tersangka itu yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.
Dalam kasus ini, Ahmadi diduga telah memberikan uang sebanyak Rp500 juta kepada Irwandi. Uang itu merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.
Dugaan awal, pemberian itu merupakan jatah komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek. Pemberian dilakukan melalui sejumlah orang kerpecayaan Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful.
Sebagai penerima suap, Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, sebagai pemberi suap, Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi. (Pon)