Merahputih.com - Penindakan pelanggar protokol kesehatan di Jakarta dipastikan tak akan mengendur. Pasalnya, jumlah penderita COVID-19 makin meningkat karena banyak masyarakat yang abai.
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan, pengawasan dan penindakan warga terus dimasifkan.
"Ini akan kita masif kan teguran dalam halnpemberian sanksi nanti dari satpol pp. Polri TNI pendamping dan kedepan akan kami tingkatkan lagi," ujar Nana, Minggu (23/8).
Baca Juga
Virologi UGM Sebut Vaksin Sinovac Bukan Solusi Hentikan Pandemi
Nana menerangkan, penindakan masih berpedoman pada Pergub DKI no 51. "Masih untuk sanksi pelanggar sampai saat ini kerja sosial dan denda. Perkembangan akan kita tingkatkan," imbuh Nana.
Ia menuturkan, pihaknya sudah melakukan langkah langkah hukum dan memasifkan penerapan protokol kesehatan. "Mulai dari pendisipilinan dengan melakukan pengawasan, dari pada protokol kesehatan," terang Nana.
"Kami terus memploting anggota ke sentra keramaian seperti pasar terminal dan stasiun dan beberapa lokasi lainnya," ungkap Nana.
Satpol PP DKI Jakarta terus berupaya menekan pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Sejak 5 Juni sampai 20 Agustus, tercatat 105 ribu pelanggaran tidak menggunakan masker.
"Khusus denda masker kita ini sudah Rp 1,7 miliar. Dan orang yang melanggar masker seluruhnya sudah 105 ribu dari sejak 5 Juni sampai 20 Agustus," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin kepada wartawan.
Sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, pihaknya berusaha mendisiplinkan warga agar mengenakan masker demi mencegah penularan COVID-19. Arifin mengatakan, dari 105 ribu pelanggar, sebanyak 11.680 pelanggar yang telah membayar denda.
"Dari 105 ribu itu yang kenakan denda sebanyak 11.680 orang, dari 11.680 itu telah membayar denda sebesar Rp 1,7 miliar, artinya Jakarta mendapatkan sanksi Rp 1,7 dari pelanggaran masker," jelas Arifin.
Arifin mengatakan, tidak semua pelanggar masker diwajibkan membayar denda. Menurutnya, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Gubernur DKI Anies Baswedan, bagi mereka yang tak mampu membayar denda, maka akan dikenakan sanksi sosial.
"Dalam Peraturan Gubernur-nya mengatur bahwa ketika orang tidak mampu untuk membayar denda maka dia mempunyai pilihan lain yaitu kerja sosial, ketika kerja sosial, ya kita harus siapkan namanya peralatan kebersihan, kemudian kita juga harus menyiapkan rompi orange," kata dia.
Dia mengatakan, sebagian besar warga DKI yang melanggar memilih untuk bekerja sosial dibanding denda uang.
"Nah kadang pelanggaran yang berkenaan dengan sanksi sosial ini pada saat operasi banyak yang memilih kerja sosial, sedangkan kesiapan dari pada sarana kerjanya memang agak terlalu banyak, jadi orang harus menunggu antrean untuk bekerja," kata Arifin.
"Karena peralatan kerja sapu dan segala macam disiapkan misalnya ada 30 atau 50, tapi yg memilih kerja sosial banyak sedangkan waktu untuk kerjanya lama bisa 30 menit sampai 1 jam, orangnya ada lagi yang terkena pelanggaran disiplin masker, jadi menunggu orang yang selesai kerja, dapat giliran," ujar dia
Arifin memastikan, sebelum denda diberlakukan, Pemprov DKI sudah berkali-kali mensosialisasikan penggunaan masker. Bahkan pembagian masker juga telah dilakukan.
"Penduduk Jakarta kan 10 juta lebih, nah Pemda DKI di awal programnya itu membagikan masker kepada dua kali populasi jumlah penduduk Jakarta, hampir 22 jutaan lebih kurang dan sudah dibagikan," ujar Arifin.
Baca Juga
BPOM Nyatakan Obat COVID-19 Unair Belum Valid karena Beberapa Penyebab
Arifin menegaskan, setelah masker dibagikan kepada seluruh warga DKI Jakarta, maka dari itu peraturan yang mewajibkan denda bagi pelanggar masker diberlakukan.
"Nah kalau sudah dibagikan, maka Jakarta menerapkan sebuah regulasi terkait pendisiplinan masker dengan catatan tadi bahwa orang itu tidak lagi beralasan bahwa tidak punya masker, karena ketika itu untuk mendapatkan masker agak mahal waktu itu," kata dia. (Knu)