MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Menurutnya, opsi dua soal metode kinerja Densus Tipikor yang ditawarkan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian lebih tepat.
Sebelumnya, Tito menawarkan dua metode alternatif terkait pembentukan Densus Tipikor. Pertama, lembaga tersebut dibentuk satu atap dengan Kejaksaan Agung dan dipimpin secara kolektif. Sedangkan opsi kedua, Densus Tipikor dibentuk dengan satu kelompok kerja di Kejaksaan Agung.
"Saya yakin sih opsi kedua yang lebih visible. Jadi meningkatkan staf di Densus Tipikor, di Kejaksaannya ada ruang khusus satgasus," kata Laode di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).
Laode berharap, sinergi antara keduanya dapat mempercepat penanganan perkara korupsi. Hal tersebut juga tidak membutuhkan undang-undang baru karena telah diatur dalam KUHAP.
"Itu diharapkan mempercepat penanganan korupsi ya seperti itu, acaranya pun enggak akan berubah karena terkait KUHAP," katanya.
Menurut Laode, nantinya tidak akan ada pembagian tugas antara lembaga antirasuah dan Densus Tipikor. Dia menilai, pembagian tugas bisa dilakukan jika kasus korupsi menimbulkan kerugian negara Rp 1 miliar dan melibatkan penyelenggara negara.
"Pembagian tugasnya tidak ada sebenarnya. Pembagian tugasnya kalau KPK jelas harus ada penyelenggara negaranya, harus Rp 1 miliar atau lebih seperti itu. Kalau Densus bisa melakukan apa saja seperti sekarang," pungkas Laode.
Untuk diketahui, jika opsi dua yang kelak dipilih, Densus Tipikor tetap akan dipimpin oleh perwira tinggi Polri bintang dua seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror. Kinerja Densus akan didukung Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Simak Nih Hasil Rapat Komisi III dengan KPK-Kejagung-Polri