ICMI Minta Pemerintah Indonesia Bersimpati ke Muslim India

Senin, 02 Maret 2020 - Angga Yudha Pratama

MerahPutih.com - Ketua Umum Ikatan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta agar pemerintah Indonesia dapat menunjukkan simpati kepada umat muslim India.

Hal tersebut disampaikan Jimly menanggapi tindakan persekusi terhadap umat Islam di India sebagai kaum minoritas di negara tersebut.

Baca Juga:

Protes UU Kewarganegaraan, Bentrokan Meletus di Ibu Kota India

"Sangat baik bagi Pemerintah saat ini untuk tampil menunjukkan simpati kepada umat Islam India sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbanyak ke 2 setalah Indonesia," kata Jimly kepada wartawan, Senin, (2/3).

Jimly berharap agar pemerintah Indonesia juga dapat mengajak pemerintah India tampil mengawal kerukunan lintas agama di Asia Tengah.

"Agar tidak timbul gejolak yang lebih luas yang mengganggu perdamaian dunia," ujar anggota DPD RI ini.

Dengan bergeraknya pemerintah Indonesia, maka organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak perlu turun ke jalan untuk menuntut keadilan terhadap umat islam di India.

"Biar pemerintah saja yang bergerak. Masalah dalam negeri kita sudah banyak, makanya pemerintah mesti tampil, biar ormas Islam tidak perlu lagi ikut bergerak untuk demo dan sebagainya," pungkas Jimly.

Pengunjuk rasa membawa poster saat protes atas RUU Perubahan Kewarganegaraan, sebuah ruu yang memberikan kewarganegaraan kepada warga dengan agama minoritas yang dianiaya di negara Muslim tetangga, di Ahmedabad, India, Senin (9/12/2019). (REUTERS/AMIT DAVE)
Pengunjuk rasa membawa poster saat protes atas RUU Perubahan Kewarganegaraan, sebuah ruu yang memberikan kewarganegaraan kepada warga dengan agama minoritas yang dianiaya di negara Muslim tetangga, di Ahmedabad, India, Senin (9/12/2019). (REUTERS/AMIT DAVE)

Diketahui, bentrokan antara umat Islam dengan Hindu di India memasuki hari ketiga. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 23 orang.

Diperkirakan jumlahnya bisa meningkat mengingat banyak rumah sakit yang dipenuhi puluhan orang yang terluka, kata pihak berwenang, Rabu, 26 Februari 2020.

Baca Juga:

Tiongkok: Masjid Daerah Xinjiang Lebih Banyak daripada di AS

UU Amandemen Kewarganegaraan memicu kontroversi kerusuhan tersebut terjadi karena hanya memberikan jalur kemudahan bagi warga non muslim dari tiga negara tetangga.

Tiga negara tetangga tersebut antara lain ialah Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Namun sebaliknya warga muslim tidak mendapat jalur kemudahan proses naturalasi tersebut. (Pon)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan