ICMI Minta Pemerintah Indonesia Bersimpati ke Muslim India

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 02 Maret 2020
ICMI Minta Pemerintah Indonesia Bersimpati ke Muslim India

Demonstrasi menentang UU kewarganegaraan baru, di Seelampur, wilayah Delhi, India, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui/AWW/djo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Ikatan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta agar pemerintah Indonesia dapat menunjukkan simpati kepada umat muslim India.

Hal tersebut disampaikan Jimly menanggapi tindakan persekusi terhadap umat Islam di India sebagai kaum minoritas di negara tersebut.

Baca Juga:

Protes UU Kewarganegaraan, Bentrokan Meletus di Ibu Kota India

"Sangat baik bagi Pemerintah saat ini untuk tampil menunjukkan simpati kepada umat Islam India sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbanyak ke 2 setalah Indonesia," kata Jimly kepada wartawan, Senin, (2/3).

Jimly berharap agar pemerintah Indonesia juga dapat mengajak pemerintah India tampil mengawal kerukunan lintas agama di Asia Tengah.

"Agar tidak timbul gejolak yang lebih luas yang mengganggu perdamaian dunia," ujar anggota DPD RI ini.

Dengan bergeraknya pemerintah Indonesia, maka organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak perlu turun ke jalan untuk menuntut keadilan terhadap umat islam di India.

"Biar pemerintah saja yang bergerak. Masalah dalam negeri kita sudah banyak, makanya pemerintah mesti tampil, biar ormas Islam tidak perlu lagi ikut bergerak untuk demo dan sebagainya," pungkas Jimly.

Pengunjuk rasa membawa poster saat protes atas RUU Perubahan Kewarganegaraan, sebuah ruu yang memberikan kewarganegaraan kepada warga dengan agama minoritas yang dianiaya di negara Muslim tetangga, di Ahmedabad, India, Senin (9/12/2019). (REUTERS/AMIT DAVE)
Pengunjuk rasa membawa poster saat protes atas RUU Perubahan Kewarganegaraan, sebuah ruu yang memberikan kewarganegaraan kepada warga dengan agama minoritas yang dianiaya di negara Muslim tetangga, di Ahmedabad, India, Senin (9/12/2019). (REUTERS/AMIT DAVE)

Diketahui, bentrokan antara umat Islam dengan Hindu di India memasuki hari ketiga. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 23 orang.

Diperkirakan jumlahnya bisa meningkat mengingat banyak rumah sakit yang dipenuhi puluhan orang yang terluka, kata pihak berwenang, Rabu, 26 Februari 2020.

Baca Juga:

Tiongkok: Masjid Daerah Xinjiang Lebih Banyak daripada di AS

UU Amandemen Kewarganegaraan memicu kontroversi kerusuhan tersebut terjadi karena hanya memberikan jalur kemudahan bagi warga non muslim dari tiga negara tetangga.

Tiga negara tetangga tersebut antara lain ialah Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Namun sebaliknya warga muslim tidak mendapat jalur kemudahan proses naturalasi tersebut. (Pon)

#India #ICMI #Jimly Asshiddiqie #Toleransi Umat Beragama
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Ledakan Pabrik Petasan di India, Sedikitnya 25 Tewas
Pabrik tersebut seharusnya tutup, tapi sekitar 50 pekerja berada di dalam saat kejadian.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Ledakan Pabrik Petasan di India, Sedikitnya 25 Tewas
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Janji Gubernur Pramono soal Toleransi Beragama, Soroti Jemaat HKBP Ciganjur yang masih Kesulitan Ibadah
Jakarta yang sebagai ibu kota harusnya menjadi contoh bagaimana kehidupan toleran dijalankan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
DPRD DKI Ingatkan Janji Gubernur Pramono soal Toleransi Beragama, Soroti Jemaat HKBP Ciganjur yang masih Kesulitan Ibadah
Tradisi
Tradisi Ngejot di Bali: Cara Warga Berbagi Makanan dan Menjaga Toleransi saat Ramadan
Tradisi Ngejot di Bali menjadi simbol toleransi antarumat beragama saat Ramadan. Warga berbagi makanan kepada tetangga sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 14 Maret 2026
Tradisi Ngejot di Bali: Cara Warga Berbagi Makanan dan Menjaga Toleransi saat Ramadan
Fun
Netflix Angkat Kisah Nyata Guru YouTube Viral India dalam Serial Hello Bachhon
Serial terbaru berjudul Hello Bachhon mengangkat kisah nyata pendidik India, Alakh Pandey, sosok di balik kanal YouTube populer Physics Wallah.
Wisnu Cipto - Senin, 09 Maret 2026
Netflix Angkat Kisah Nyata Guru YouTube Viral India dalam Serial Hello Bachhon
Indonesia
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Opsi-opsi terkait pengaturan kelembagaan Polri akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diputuskan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Indonesia
DPR Ingatkan Dampak Ekonomi Hilang Jika Pemerintah Nekat Impor Pikap Operasional Kopdes
Dengan memilih produk lokal, pemerintah secara otomatis mendukung penyerapan tenaga kerja dan memastikan ketersediaan suku cadang hingga ke pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Februari 2026
DPR Ingatkan Dampak Ekonomi Hilang Jika Pemerintah Nekat Impor Pikap Operasional Kopdes
Indonesia
Banggar DPR Kritik Agrinas Impor 105 Kendaraan Pickap India, Abai Perkuat Industri Nasional
Dengan memilih jalan impor, Said menilai Agrinas memilih "memunggungi jalan" dan abai untuk memperkuat industri nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
Banggar DPR Kritik Agrinas Impor 105 Kendaraan Pickap India, Abai Perkuat Industri Nasional
Indonesia
Anggaran Negara Malah Perkaya India, DPR Minta Rencana Impor Mobil Niaga Agrinas Segera Disetop
Alih-alih melirik produk luar negeri, Said mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tersebut tidak menggandeng produsen otomotif dalam negeri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 25 Februari 2026
Anggaran Negara Malah Perkaya India, DPR Minta Rencana Impor Mobil Niaga Agrinas Segera Disetop
Indonesia
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Banggar DPR kritik rencana Agrinas impor 105 ribu mobil niaga dari India pakai APBN. Disebut berpotensi gerus PDB Rp39 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Sesuai UU
Kebijakan ini dilakukan saat industri otomotif Indonesia memiliki kapasitas produksi yang signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun niaga ringan.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Sesuai UU
Bagikan