Ibas Kawal AHY Rapat Kerja Perdana Sebagai Menteri di Komisi II
Senin, 25 Maret 2024 -
MerahPutih.com - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI. Rapat ini, membahas program pertanahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
Sang adik yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (AHY) atau Ibas tampak ‘mengawal’ AHY menuju ruang raker di area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca juga:
AHY Jamin Biaya Sertifikat Tanah Wakaf Gratis
AHY mengatakan, agenda raker perdana dengan Komisi II DPR ini untuk perkenalan sebagai Menteri ATR/BPN, sekaligus membahas program kerja tahun 2024.
"Saya AHY izin menyampaikan latar belakang profesi maupun pendidikan yang saya miliki, latar belakang profesi saya adalah perwira militer, wiraswasta dan politisi,” ujar AHY.
Ia mengatakan, selama 16 tahun bertugas di TNI, ia mengaku menempuh penugasan operasi baik di dalam maupun luar negeri termasuk misi perdamaian PBB di wilayah konflik perbatasan Libanon-Israel.
Pascapurnatugas dari TNI, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku merintis beberapa usaha di bidang industri kreatif sejak 2017.
"Sebagai politisi saya menempuh karier politik selama 8 tahun terakhir ini mulai dari jabatan adhoc hingga Waketum yang akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025,” kata AHY. (Pon)
Komisi II DPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), membahas program pertanahan dalam rapat kerja.
"Kami akan menyampaikan beberapa hal, termasuk pemetaan masalah yang menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja.
Doli mengungkapkan komunikasi dan koordinasi antara Komisi II dengan Kementerian ATR/BPN berjalan cukup baik, di antaranya beberapa kali membentuk panitia kerja (panja) dan sampai sekarang belum dibubarkan.
"Ada tiga panja yang belum ditutup, karena masalah di pertanahan masih cukup banyak yakni Panja evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Panja tentang Tata Ruang dan Panja tentang mafia pertanahan," jelas Doli. (Pon)
Baca juga:
