Merahputih.com- Polemik soal utang kereta cepat Jakarta - Bandung ‘Whoosh’ masih menjadi pembahasan di media sosial.
Kali ini, beredar informasi beredar di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah melunasi utang proyek ini ke China.
Disebutkan, Prabowo membayar utang kereta cepat menggunakan APBN melalui Danantara. Informasi ini diunggah akun YouTube “dpcprikabbatang” pada April 2026.
NARASI:
Bikin kaget! Ternyata Pak Prabowo diam-diam lunasin hutang Whoosh! Kalau kalian bilang hutang Whoosh dibayar pakai APBN, kamu salah besar! Soalnya hutang Whoosh ini akan lunas dalam 2 bulan lagi dengan dana dari Danantara. Dulu Danantara buatan Pak Prabowo ini penuh dengan kritikan, dan Whoosh dianggap beban negara, tapi itulah mengapa Pak Prabowo menciptakan Danantara, karena di saat seperti ini kita bisa merasakan manfaatnya.
FAKTA:
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci “Prabowo lunasi utang proyek Whoosh” ke mesin pencari Google.
Hasil penelusuran, istilah “dua bulan” yang beredar di media sosial sebenarnya merujuk pada tenggat pembahasan restrukturisasi utang proyek Whoosh, bukan pelunasan seluruh utang proyek.
Hingga saat ini, pemerintah masih membahas skema penyelesaian pembiayaan dan belum menetapkan keputusan final mengenai mekanisme pembayaran utang tersebut.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Indonesia Tolak Warga Palestina Masuk ke Tanah Air
TurnBackHoax juga menemukan laporan BBC News Indonesia yang tayang pada Senin (13/102025).
Proyek Kereta Cepat Whoosh masih berkutat dengan pembahasan pembiayaan jangka panjang dan restrukturisasi kewajiban proyek. Tidak terdapat pernyataan resmi yang menyebut bahwa seluruh utang proyek telah dilunasi dalam waktu singkat sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar.
Utang proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai sekitar Rp118 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank. Utang ini bukan utang langsung pemerintah, melainkan dikelola oleh konsorsium perusahaan, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Proyek ini sudah berjalan sejak 2016 dan masih dalam proses pengelolaan serta pembahasan, sehingga utangnya tidak mungkin dilunasi dalam waktu singkat.
KESIMPULAN:
Informasi tersebut keliru karena “dua bulan” hanya merujuk pada proses pembahasan restrukturisasi, sementara utang proyek masih berlangsung dan belum ada keputusan final terkait penyelesaiannya. (Knu)