Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Haji Lulung Tak Setuju Pemilihan Wagub Diputus DPRD Baru

Angga Yudha Pratama - Senin, 29 Juli 2019

MerahPutih.com - Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Abraham Lunggana atau Haji Lulung ikut angkat bicara molornya penuntasan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta di Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Lulung mengaku tak setuju bila proses pemilihan pendamping Anies dilakukan pada anggota DPRD yang baru periode 2019-204. Menurut dia, seyogyanya pemilihan pengganti Sandiaga diselesaikan oleh anggota dewan saat ini.

Baca Juga: Demokrat Desak DPRD Segera Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI

Ia pun mendorong Dewan Legislatif Kebon Sirih yang menjabat saat ini untuk segera merampungkan Wagub DKI. Terlebih hingga kini sudah dua nama yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

"Tapi saya ingin ini secepatnya diselesaikan karena ini tugas periodenya dia (anggota dprd sekarang)," kata Lulung saat konferensi pers Lebaran Betawi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (28/7) malam.

Abraham Lunggana atau H Lulung. Foto: MP/Asropih

Politikus PAN ini menuturkan, jangan sampai tertundanya proses pemilihan Wagub DKI berimbas pada Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan percepatan pembangunan.

Lulung pun berharap nantinya pengisi kursi Wagub DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan Anies dalam menjalankan pemerintahan DKI, dan bekerja menepati janjinya saat kampanye pilkada DKI 2017 lalu. "(Wagub) DKI yang bisa kerjasama dengan Anies, kemudian peka terhadap permasalahan masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tidak Ditunda Sampai Tahun Depan

Bila sudah ada nama Wagub, Lulung mendorong, Anies dan pendamping untuk bisa menggunakan anggaran semaksimal mungkin untuk membangun Jakarta. Agar nantinya tak ada Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) pada anggaran.

Mengingat pada Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) SiLPA Anggaran DKI 2018 yang mencapai hampir Rp 10 triliun.

"Ayo cepat untuk melakukan seluruh pembangunan di Jakarta Supaya anggaran belanjanya di Jakarta terserap. Biar tak ada SiLPA," tutupnya. (Asp)

Baca Artikel Asli