MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang dari Partai Golkar terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan suap ini telah menjerat mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih.
"Iya (ada pengembalian uang dari Partai Golkar) terkait kasus PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/9).
Menurut Febri uang tersebut dikembalikan lantaran diduga terkait dengan kegiatan partai. Namun, ia enggan menyebut berapa jumlah uang yang dikembalikan partai berlambang pohon beringin tetsebut.
"Diduga terkait kegiatan partai. Sedang terus kami dalami," ucap Febri.
Sebelumnya, Eni mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp2 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo digunakan untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
Namun, Eni tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu. Eni juga mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.
Tak hanya itu, Eni juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah dari mantan Ketua DPR yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.
Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap.
Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.
Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900juta. Namun, proyek tersebut dihentikan sementara setelah mencuatnya kasus dugaan suap ini.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Eni Maulani Saragih, Johannes B Kotjo dan Idrus Marham. (Pon)