Gerindra Sebut Bergabungnya Indonesia ke BRICS Bukan Bentuk Konfrontasi
Jumat, 10 Januari 2025 -
Merahputih.com - Keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi sorotan sejumlah media asing. Banyak yang menilai langkah Indonesia ini sebagai bentuk konfrontatif dengan blok ekonomi Barat.
Menanggapi anggapan ini, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono menegaskan sepak terjang politik luar negeri Indonesia selalu membawa semangat politik bebas aktif. Hal ini terbukti dengan keterlibatan berbagai forum internasional, seperti OECD, APEC, G20, OKI, dsb.
“Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun,"Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” ujar Budi Djiwandono dalam keterangannya, Kamis (9/1).
Baca juga:
Tawarkan Peluang, BRICS Dinilai Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ia juga menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia merupakan agenda utama yang diperjuangkan dalam setiap relasi diplomatik yang dibangun. “Kepentingan nasional adalah yang utama," tandas Budi.
Bahkan, ketika Indonesia turut memperjuangkan tatanan yang lebih baik sebagai warga dunia, kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri.
"Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS," pungkas Budi Djiwandono.
Baca juga:
Indonesia Jadi Anggota BRICS, Ekonom Sebut Ada Ancaman Stabilitas Global
Menurut Budi, BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi kepentingan dalam negeri masing-masing negara (inward-looking), alih-alih mendorong kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.
"Kita punya kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan,” ujarnya seraya mengapresiasi Pemerintah yang berhasil menjalankan kedaulatan demi kepentingan bangsa.
