Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Para menteri luar negeri negara-negara anggota BRICS menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza. BRICS juga mendesak penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Palestina.
Sikap tegas tersebut tertuang dalam pernyataan bersama usai pertemuan setingkat menteri luar negeri di New Delhi, India, Jumat (15/5).
"Mereka mendesak para pihak untuk memiliki itikad baik dalam negosiasi lebih lanjut guna mencapai gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza dan semua bagian lain dari wilayah Palestina yang diduduki," bunyi pernyataan resmi tersebut sebagaimana dikutip Antara.
Baca juga:
Selain gencatan senjata, para menteri luar negeri BRICS menyerukan pembebasan segera terhadap semua sandera. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya penyediaan akses berkelanjutan dan tanpa hambatan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik.
Korban Jiwa Terus Meroket
Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menelan korban jiwa yang sangat besar.
Data terbaru menunjukkan lebih dari 70.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 170.000 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, otoritas Israel melaporkan setidaknya 1.200 warga Israel tewas dalam rentetan perang ini.
Gelombang kekerasan yang terus berlanjut memicu kekhawatiran mendalam dari komunitas internasional terkait krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut.
Butuh Biaya Pemulihan Satu Kuadriliun Rupiah
Kerusakan masif di Jalur Gaza memicu konsekuensi ekonomi yang luar biasa. Perkiraan dari lembaga regional dan internasional menyebutkan bahwa pembangunan kembali wilayah kantong yang hampir hancur total itu bakal memakan waktu sekitar 10 tahun.
Baca juga:
Kemlu RI Kecam Israel Pasang Spanduk di Reruntuhan RS Indonesia Gaza
Proses rekonstruksi jangka panjang tersebut memerlukan dana fantastis mencapai sekitar 70 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1,12 kuadriliun. Angka raksasa ini mencakup pemulihan infrastruktur dasar, tempat tinggal, serta fasilitas publik yang rata dengan tanah akibat serangan udara dan darat.
