MerahPutih.com - Calon presiden (capres) 01, Jokowi mengaku ingin membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk menyelaraskan aturan perundang-undangan.
"Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga penting harmonisasi dan regulasi, kami gabungkan fungsi legislasi baik di BPHN, Dirjen, peraturan perundangan dan fungsi legislasi di kementerian kita untuk digabungkan dalam Pusat Legislasi Nasional," kata Jokowi di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1).
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menanggapi jawaban pasangan Prabowo-Sandi mengenai upaya sinkronisasi peraturan perundangan.
"Sehingga dikontrol langsung oleh presiden, sehingga satu pintu dan tidak tumpang tindih, perda-perda daerah harus konsultasi ke pusat legislasi nasional," tambah Jokowi.
Kedua, Jokowi juga ingin menyederhanakan semuanya aturan sehingga tumpang tindih kelihatan dan yang masih tumpang tindih dapat direvisi dengan baik.
Ide Jokowi tersebut langsung mendapatkan kritikan keras dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, fadli Zon. Ia menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak membaca konstitusi UUD 1945 tentang hak DPR.
Pak @jokowi tak baca konstitusi UUD 1945 ttg hak DPR, tapi mau ambil alih kekuasaan legislatif oleh pemerintah dg Pusat Legislasi Nasional. Nggak ngerti trias politica.
— Fadli Zon (@fadlizon) January 17, 2019
"Pak Jokowi tak baca konstitusi UUD 1945 tentang hak DPR, tapi mau ambil alih kekuasaan legislatif oleh pemerintah dg Pusat Legislasi Nasional. Nggak ngerti trias politica," tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa apa yang disampaikan Jokowi tidak natural karena pertanyaan debat sudah dibocorkan terlebih dahulu.
Inilah klu pertanyaan debat sdh dibocorkan, jd pakai teks. Nggak natural. Padahal lebih seru klu tak pakai kisi2. Insya Allah @prabowo @sandiuno #IndonesaMenang
— Fadli Zon (@fadlizon) January 17, 2019
"Inilah klu pertanyaan debat sdh dibocorkan, jd pakai teks. Nggak natural. Padahal lebih seru klu tak pakai kisi2. Insya Allah Prabowo-Sandi #IndonesaMenang," sambungnya. (*)