DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur
Rabu, 04 November 2020 -
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,5 Triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Menyikapi hal itu, DPRD menilai hal yang wajar dana PEN Rp3,5 triliun dari pinjaman pemerintah pusat dialokasikan untuk pengerjaan infrastruktur di Jakarta yang terhenti.
Adapun enam pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana PEN, di antaranya peningkatan infrastruktur TIM, peningkatan infrastruktur pembangunan Stadion JIS, peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, dan peningkatan infrastruktur transportasi.
Baca Juga
Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel
"Jadi wajar saja penggunaan dana PEN untuk infrastruktur," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/11)
Taufik mengatakan, dana PEN ini merupakan anggaran pinjaman untuk membiayai proyek yang telah mangkrak karena pembiayaan terganggu akibat COVID-19. Meski begitu, politikus Gerindra ini memastikan proyek tidak terganggu karena rata rata multiyears hingga 2021.
Hanya saja, ucap Taufik, ada beberapa proyek yang telah selesai dan harus dibayarkan pada Desember tahun ini. Salah satunya pembebasan lahan untuk pengendalian banjir. Di mana masyarakat sudah menyerahkan lahannya tetapi tidak ada dananya.
"Pinjaman itu untuk pembiayaan proyek yang ditetapkan 2020 tapi mangkrak gitu karena income enggak masuk," paparnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020 sebesar Rp63,23 triliun.
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masuk dalam APBD Perubahan 2020 itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Baca Juga
Anggaran APBD Perubahan turun sekitar Rp24,72 triliun dari APBD murni 2020 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp87,95 triliun. Penurunan itu dipicu karena adanya refucosing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Ibu kota. (Asp)
